Sidak ke Polda Jabar, Kadiv Propam: Atasan Bisa Ditindak Jika Anggota Nakal

KEPALA Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Polda Jawa Barat pada Jumat (8/4). Hal itu dilakukan usai mendapatkan temuan pelanggaran anggota Polda Jawa Barat yang masih tinggi periode 2020-2022.

Sambo menuturkan bentuk pelanggaran KEPP (kode etik profesi Polri) anggota Polda Jawa Barat antara lain penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pidana, tidak profesional, disersi dan pelanggaran lainnya.

Maka, Sambo memerintahkan agar pelanggaran anggota di jajaran Polda Jawa Barat dapat dihilangkan.

"Tahun 2022, dengan hadirnya Divisi Propam Polri di Polda Jabar untuk tidak ada pelanggaran (zero pelanggaran),” ucap Sambo melalui keterangannya pada Sabtu, (9/4).

Tak hanya itu, Sambo juga  mengingatkan seluruh jajaran Polda Jawa Barat untuk melakukan perubahan kedisiplinan mulai dari hal yang kecil.

Ia meminta Kapolres jajaran turun langsung melihat komplain dan menyelesaikan masalah secara cepat. “Temuan langsung di Polres jajaran, jika rekan Kapolres tidak bisa melakukan hal kecil, maka rekan tidak akan bisa melakukan hal besar,” terangnya.

Bukan cuma itu, Sambo pun menegaskan akan menindak hukum atasan apabila ada anggotanya yang melakukan pungutan liar (pungli) atau pelanggaran. “Akan tetapi, dua tingkat di atas anggota yang melanggar atau atasan akan diminta pertanggungjawaban,” ucapnya.

Pernyataan Sambo sudah sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) yang sudah diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkap 2/2022, diatur bahwa atasan menemukan kesalahan atau pelanggaran, wajib ditindaklanjuti yaitu pembinaan dan penyelesaian disiplin atau kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Pasal 7 Ayat (2) berbunyi dugaan tindak pidana serahkan kepada fungsi Reskrim. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa atasan yang tidak melaksanakan kewajiban, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, lakukan pengawasan melekat (waskat) secara maksimal dengan memberi arahan, inspeksi, asistensi, supervisi, monev (monitoring evaluasi), dan harus ada wujudnya,” tegas Sambo.

Terakhir, Sambo menginstruksikan Polres jajaran Polda Jawa Barat guna menjadi manajer tingkat yang memiliki kemampuan teknis secara baik, benar dan bertanggung jawab. Hal itu lantaran Propam hanya bisa menyelesaikan persoalan anggota di hilir.

“Di hulu, kita harus bersinergi dan dilakukan penelusuran awal serta dilakukan pengecekan kembali dan tindaklanjut melakukan pembenaran. Kedisiplinan nasional harus kita mulai menjadi garda terdepan, kita menganut Satya Haprabu,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: DPR: Jabatan Anies Baswedan tak bisa Diperpanjang