Seknas Jokowi Dukung Konsistensi Politik Luar Negeri RI Dalam KTT G20

DI tengah persiapan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pertemuan G20 dalam kedudukannya sebagai  Presiden G20, beberapa negara anggota G20 melakukan tekanan politik kepada Indonesia untuk tidak mengundang Presiden Rusia hadir dalam KTT G20. Bahkan, mucul tekanan dari Amerika Serikat agar mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20.

"Semua tekanan kepada Pemerintah Indonesia ini tidak lain merupakan dampak dari konflik terbuka antara Rusia di satu pihak, dan Ukrania yang didukung oleh AS dan NATO. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan, bagi setiap pihak anggota G20 untuk merusak tatanan kerjasama multilateral yang tengah dibangun, sebagai upaya menciptakan  tatanan ekonomi dunia baru yang lebih adil dan setara," ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Rambun Tjajo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/3).

Terlebih lagi, jelas Rambun, pertemuan G20  diharapkan menjadi pendorong bagi pemulihan global dari dampak pandemi Covid, sebagaimana tercermin dalam motto KTT G20 di tahun 2022 “Recover Together, Recover Stronger”. Oleh karena itu, KTT G20 ini harus merupakan suatu panggung sejarah penting bagi bangsa Indonesia, ketika  Indonesia berperan signifikan dalam percaturan politik internasional.

"Posisi sebagai Presiden G20, selain kehormatan juga membawa sebuah beban sejarah sebagai konsekuensi, terutama di tengah konflik militer di Ukraina. Oleh karena itu, bangsa dan Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan kepentingan negara-negara (besar) anggota G20,  agar Indonesia “sengaja” melakukan pelanggaran atas komitmen kerjasama multilateral G20, sebagai forum kerjasama ekonomi global dalam membangun tatanan dunia yang adil dan setara," papar Rambun.

Bagaimanapun, menurut dia, situasi konflik di Ukraina tidak dapat dinilai dari satu pihak atau satu sisi saja, mengingat keadaan ini merupakan hasil situasi sebab-akibat yang kompleks, terutama sejak 14 tahun terakhir. Oleh karenanya,  tidak dapat dijadikan argumen untuk menghakimi satu pihak pada pihak yang lain,  berdasar klaim kebenaran masing-masing. Apalagi melakukan tindakan penghukuman secara sepihak, yang berpotensi lebih mempertajam  konflik, yang jelas tidak akan membantu upaya komunitas internasional dalam meredakan tindakan kekerasan militer, serta menciptakan situasi kondusif untuk terciptanya perdamaian.

"Sikap Pemerintah Indonesia yang untuk secara konsisten mendukung penegakan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB (UN Charter), hukum internasional dan, yang terpenting, penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan suatu negara, sudahlah tepat.  Sikap untuk bersikap netral dalam konflik Ukraina merupakan wujud dari pelaksanaan politik bebas-aktif," tegasnya.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, SEKNAS Jokowi berpendapat agar Pemerintah Indonesia:

1. Menyelenggarakan KTT G20 dengan mengundang negara dan pimpinan dari semua negara anggota G20 untuk hadir dalam perhelatan global tersebut;
2. Melakukan berbagai upaya untuk menentang setiap tekanan dari pemerintah negara manapun, khususnya anggota G20, yang dapat mengganggu integritas dan kredibilitas  pertemuan KTT G20, termasuk melakukan pembatasan partisipasi dari semua elemen dari anggota G20 yang berasal dari negara tertentu;
3. Mengupayakan agar seluruh agenda KTT G20 dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga forum kerjasama ekenomi multilateral ini dapat menjadi platform pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid 19, penanganan climate change dan dampak konflik di Ukraina.
4. Menjadikan forum KTT G20 ini juga untuk membuka ruang dialog dan sebagai forum diplomasi bagi upaya perdamaian dunia atas konflik di berbagai negara, termasuk konflik di Ukraina.
 
"Baik kiranya untuk mengingat kembali pemikiran geopolitik Bung Karno, sebagaimana tercermin dalam spirit Dasasila Bandung (1955), sebagai  inspirasi dalam implementasi  asas  politik bebas aktif. Dalam ketidakpastian global saat ini, Indonesia bisa menawarkan ruang dialog multilateral menuju stabilitas dan perdamaian dunia," tandas Rambun. (OL-13)

Baca Juga: Pemuda Asia-Afrika Sambut Kehadiran Presiden Rusia di KTT G20