Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyambangi kantor DPP Partai NasDem, Jakarta. AHY menyampaikan akan membahas isu-isu kebangsaan bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Kita tau banyak isu kebangsaan yang banyak membutuhkan pemikiran kita bersama," ujar AHY di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Selasa (29/3).
AHY berharap dalam pertemuan kebangsaan ini dapat menghasilkan solusi atas permasalahan di Tanah Air. Selain itu, AHY tidak banyak berkomentar terkait rencana berkoalisi saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Nanti kita omong-omongan didalam," tuturnya.
Baca juga: Surya Paloh Minta Nasdem Lampung Tingkatkan Kerja Sama dengan Parpol
Pantauan Medcom.id, AHY tiba pukul 09.34 WIB. Ia mengenakan busana batik biru bermotif kembang berwarna merah. AHY didampingi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Rifiki, Wakil Ketua Umum (Waketum) Benny Herman, Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron.
Rombongan AHY disambut Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni dan Staf Khusus (Stafsus) Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Damianus Bilo. (A-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved