Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sigap dalam mengantisipasi
lonjakan permintaan komoditas perikanan terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.
''Saya mengingatkan KKP agar bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan kebijakan yang tepat dan jangan terlena dengan perkiraan pasokan ikan yang cukup sebab banyak faktor yang di luar kendali sering menyebabkan pasokan ikan terganggu,'' kata Johan dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3).
Menurut anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini, kebutuhan konsumsi ikan pada momen tersebut pasti akan meningkat yang diperkirakan mencapai 2,64 juta ton atau meningkat sekitar 10%-20% dibanding bulan lain.
Baca Juga: Anggota DPR: Kepemilikan Konsesi Sawit Negara Atasi Soal Minyak Goreng
Untuk itu, ia mengingatkan KKP, walaupun estimasi produksi dan ketersediaan ikan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa dan lebaran, namun ada beberapa hal yang mesti diwaspadai oleh KKP terkait ketersediaan stok ikan secara nasional.
''KKP mesti mewaspadai efek dari gejala elnino yang akan berpotensi terjadinya kebocoran stok ikan serta saat ini KKP mesti menyiapkan armada perikanan yang baik agar mampu menjangkau zona ekonomi eksklusif agar dapat mengoptimalkan stok ikan,'' ujarnya.
Selanjutnya Johan juga menekankan agar KKP mempercepat investasi perikanan nasional supaya berdampak signifikan dalam perekonomian. ''Dengan potensi bahari dan komoditas perikanan yang lengkap maka kita tidak boleh ketinggalan dalam hal investasi, untuk itu saya selalu mendorong KKP bisa mempercepat laju investasi perikanan dengan cara memperbaiki data statistik perikanan dan selalu mendorong usaha perikanan berbasis sumberdaya lokal,'' ucap Johan.
Oleh karena itu, legislator Senayan ini menekankan harus ada komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan anggaran sektor kelautan perikanan demi mendongkrak potensi bahari agar lebih maju. ''KKP harus kerja keras untuk realisasi berbagai program prioritas seperti penataan kampung nelayan, revitalisasi usaha garam rakyat, meningkatkan bantuan kepada nelayan, meningkatkan infrastruktur perikanan tangkap dan budidaya ikan, serta peningkatan nilai tambah komoditas perikanan,'' ungkapnya.
Kendati demikian, ia mengapresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan KKP, khususnya upaya penataan sistem perikanan, upaya peningkatan stok dan pasokan ikan serta peningkatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan keunggulan lokal di bidang kelautan perikanan.
''Kita berharap semua program prioritas akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan, petambak dan pembudidaya ikan serta masyarakat kelautan perikanan pada umumnya,'' kata Johan Rosihan. (Ant/OL-10)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved