Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sigap dalam mengantisipasi
lonjakan permintaan komoditas perikanan terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.
''Saya mengingatkan KKP agar bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan kebijakan yang tepat dan jangan terlena dengan perkiraan pasokan ikan yang cukup sebab banyak faktor yang di luar kendali sering menyebabkan pasokan ikan terganggu,'' kata Johan dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3).
Menurut anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini, kebutuhan konsumsi ikan pada momen tersebut pasti akan meningkat yang diperkirakan mencapai 2,64 juta ton atau meningkat sekitar 10%-20% dibanding bulan lain.
Baca Juga: Anggota DPR: Kepemilikan Konsesi Sawit Negara Atasi Soal Minyak Goreng
Untuk itu, ia mengingatkan KKP, walaupun estimasi produksi dan ketersediaan ikan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa dan lebaran, namun ada beberapa hal yang mesti diwaspadai oleh KKP terkait ketersediaan stok ikan secara nasional.
''KKP mesti mewaspadai efek dari gejala elnino yang akan berpotensi terjadinya kebocoran stok ikan serta saat ini KKP mesti menyiapkan armada perikanan yang baik agar mampu menjangkau zona ekonomi eksklusif agar dapat mengoptimalkan stok ikan,'' ujarnya.
Selanjutnya Johan juga menekankan agar KKP mempercepat investasi perikanan nasional supaya berdampak signifikan dalam perekonomian. ''Dengan potensi bahari dan komoditas perikanan yang lengkap maka kita tidak boleh ketinggalan dalam hal investasi, untuk itu saya selalu mendorong KKP bisa mempercepat laju investasi perikanan dengan cara memperbaiki data statistik perikanan dan selalu mendorong usaha perikanan berbasis sumberdaya lokal,'' ucap Johan.
Oleh karena itu, legislator Senayan ini menekankan harus ada komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan anggaran sektor kelautan perikanan demi mendongkrak potensi bahari agar lebih maju. ''KKP harus kerja keras untuk realisasi berbagai program prioritas seperti penataan kampung nelayan, revitalisasi usaha garam rakyat, meningkatkan bantuan kepada nelayan, meningkatkan infrastruktur perikanan tangkap dan budidaya ikan, serta peningkatan nilai tambah komoditas perikanan,'' ungkapnya.
Kendati demikian, ia mengapresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan KKP, khususnya upaya penataan sistem perikanan, upaya peningkatan stok dan pasokan ikan serta peningkatan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan keunggulan lokal di bidang kelautan perikanan.
''Kita berharap semua program prioritas akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan, petambak dan pembudidaya ikan serta masyarakat kelautan perikanan pada umumnya,'' kata Johan Rosihan. (Ant/OL-10)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved