Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan RUU TPKS bisa langsung berjalan setelah pembukaan masa sidang dan tinggal menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan membahas di Badan Musyawarah (Bamus).
Menurutnya, pada rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR selanjutnya hanya beragenda tunggal yakni hanya pidato pembukaan.
Baca juga: Jelang IPU ke-144, BURT Nilai Layanan RSUP Sanglah Denpasar tak Perlu Diragukan
“Saya pikir sudah selesai tinggal tunjuk AKD yang bahas di Bamus berikut nanti tinggal dilakukan pembahasan oleh AKD yang ditunjuk. Saya pikir tidak perlu menjadi polemik lagi dan akan segera kami dan diagendakan secepatnya setelah pembukaan, karena Bamus baru bisa diadakan setelah pembukaan masa sidang,” kata dia ketika dihubungi, Senin (14/3/2022).
Sementara itu Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU TPKS sudah sangat siap dan sikap Ketua DPR Puan Maharani yang akan membacakan surat presiden sangat dinantikan agar dapat langsung tancap gas membahas RUU tersebut.
“Kita tunggu nanti saat rapat paripurna pimpinan akan bacakan dulu surat presidennya baru kita tancap gas,” ungkapnya.
Menurutnya, DPR dan pemerintah sudah sangat siap dalam menyelesaikan RUU TPKS yang sudah sangat mendesak dan dibutuhkan tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan RUU tersebut.
Baca juga: Presiden: Terima Kasih Para Gubernur
“Bisa langsung dibahas tidak perlu lagi menunggu untuk diagendakan karena sudah sangat siap. Tinggal tunggu dari pimpinan,” tukasnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan masih menunggu undangan dari DPR untuk membahas RUU TPKS. Sebelum rapat paripurna memasuki masa reses, pemerintah telah menyelesaikan dan menyerahkan kembali daftar inventaris masalah (DIM) kepada DPR untuk pembahasan lebih lanjut. (Sru/A-3)
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved