Presiden Jokowi Harus Akhiri Drama Penundaan Pemilu

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil sikap mengenai usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan sikap Presiden ditunggu agar tidak ada spekulasi Istana menjadi dalang di balik wacana penundaan tersebut.

Ia menjelaskan, dua kali Jokowi menolak agenda masa jabatan tiga periode. Hal itu disampaikan secara jelas oleh Presiden sendiri.

etapi mengenai penundaan pemilu, sambung Burhanuddin, Jokowi diam sehingga terkesan ada pernyataan bersayap yang bisa ditafsirkan oleh pendukungnya, sebagai persetujuan diam-diam untuk menyukseskan agenda tersebut.

"Ini bisa menimbulkan spekulasi. Tidak salah jika publik mengaitkannya panggung belakang politik dengan Istana," ujarnya dalam diskusi bertajuk Telaah Kritis Usul Perpanjangan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).

Lebih lanjut disampaikannya, wacana penundaan pemilu yang disampaikan para petinggi partai politik seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hanya panggung depan dari dramaturgi politik yang ditampilkan para elite. Sedangkan, realitas atau kebenaran ada di belakang panggung.

"Karena itu, Presiden Jokowi harus memberikan pernyataan lebih tegas posisinya seperti apa mengenai penundaan pemilu, dan perpajangan masa jabatan hingga 2027," tukas Burhanuddin. (Ind/A-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing