Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai kemajuan telah dicapai Indonesia. Kesejahteraan masyarakat juga dinilai lebih terjamin di bawah kepemimpinan Jokowi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu sampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Indonesia Maju dengan tema 'Stabilitas Politik 2 Periode Pemerintahan Jokowi' di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (3/3).
Ibnu mengatakan dengan adanya beragam pencapaian selama pemerintahan Jokowi patut diapresiasi. Alasannya menurut dia mampu menghadirkan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. "Saya melihat dari aspek kepemimpinan dan pemerintahan itu banyak sekali prestasi beliau yang harus kita apresiasi," kata Ibnu.
Ia menuturkan di periode kedua pemerintahan Jokowi, kestabilan politik sangat terjaga dengan baik. Menurutnya, hampir sepanjang masa kepemimpinan Jokowi tidak banyak terlihat silang pendapat yang memicu perpecahan di masyarakat
Dia menilai kebijaksanaan serta ketulusan Jokowi memimpin Tanah Air mampu meredam timbulnya tarikan kekuasan. Bahkan juga berhasil mengakomodir setiap kepentingan demi mengutamakan kesejahteraan rakyat. "Memang ada perbedaan di periode kedua itu. Periode pertama dinamika luar biasa dinamika ibarat keseimbangan itu belum sepenuhnya seimbang," turur Ibnu.
Lebih lanjut, Ibnu menyebut, di periode kedua, Jokowi begitu percaya diri memimpin Indonesia. Kondisi ini, jelasnya, dapat dilihat dari sejumlah kebijakan serta gagasan Jokowi yang semakin membawa kebermanfaatan bagi kemajuan Bangsa ke depan.
"Langkah beliau, gaya bicara, percaya diri beliau sangat berbeda di periode kedua. Dan jujur saya mengatakan di periode kedua Presiden Jokowi sangat percaya diri," tandas Ibnu. (RO/OL-15)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved