Selasa 01 Maret 2022, 13:12 WIB

Jokowi: Tidak Ada Hak Demokrasi bagi Anggota TNI Polri

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Jokowi: Tidak Ada Hak Demokrasi bagi Anggota TNI Polri

dok.Setpres
Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi

 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak punya hak dalam urusan demokrasi. Kedua institusi keamanan tersebut harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegas Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).

Penegasan tersebut, Kepala Negara lontarkan setelah memaparkan perihal upaya pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, saat ini, pro dan kontra akan kebijakan tersebut masih mengisi ruang publik.

Presiden tidak ingin, kondisi yang ada saat ini semakin keruh karena ada anggota TNI Polri yang ikut terjun berdemokrasi, menyampaikan pendapat terkait hal tersebut.

"Karena saya lihat di whatsapp group ada seperti ini. Hati-hati. Kalau diterus-teruskan hati-hati. Dimulai dari grup kecil nanti membesar," pesan Presiden Jokowi mengulangi penegasannya.

Kepala Negara menginstruksikan, TNI Polri segera membenahi diri untuk semakin disiplin terhadap segala kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut saat ini sudah semakin kendur dan harus dikencangkan kembali.

Kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Tentara dan Polri itu dibatasi aturan pimpinan. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, apalagi dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada namanya demokrasi di tentara, di kepolisian. Tidak ada," jelas Presiden.

Tidak hanya bagi para personel, kedisiplinan ketat juga berlaku bagi para keluarga mereka di rumah.

Kepala negara tidak ingin para istri prajurit beraktivitas atau berpendapat dengan bebas di lingkungan masyarakat.

"Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa ibu-ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain, kemudian memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Tau-tau mengundang penceramah radikal. Sekali lagi, di tentara, di kepolisian, tidak bisa seperti itu. Semua harus dikoordinir secara kesatuan," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: Presiden Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada TNI Polri

Baca Juga

Antara

Kejagung Langsung Tahan Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Surya Darmadi

👤MGN 🕔Senin 15 Agustus 2022, 19:10 WIB
Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi Rp 78 triliun PT Duta Palma. Penahanan itu dilakukan selama 20...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Komnas HAM: Ada Temuan yang Cuma Bisa Dijelaskan Istri Sambo

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:23 WIB
Anam mengatakan pihaknya bakal terus mencari temuan baru terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) sambil menunggu...
dok.Kementerian PUPR

Tata Kelola yang Baik Jaga Reputasi IKN

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:20 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya