Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhan dan kerja keras dalam menjalankan tugas serta kewajiban.
Selama ini, Jokowi mengatakan dua institusi tersebut tidak hanya membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan seperti penanganan bencana alam dan pandemi covid-19.
"Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Utamanya saya ingin mengucapkan terima kasih atas dorongan bantuan di lapangan dalam proses percepatan vaksinasi," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI Polri 2022 di Jakarta, Selasa (1/3).
Baca juga : Jokowi Didesak Ungkap Rekam Medis Kesehatan Mental, Kenapa?
Kendati kinerja TNI Polri sudah apik, kepala negara ingin kualitas dan kompetensi para anggota di lapangan terus di asah. Tidak hanya dalam hal yang berkaitan dengan kekuatan fisik tapi juga kecerdasan dan kemampuan berpikir.
"Karena kita tahu bahwa tantangan ke depan tidak semakin gampang, tidak semakin mudah. Tantangan ke depan akan penuh dengan ketidakpastian. Dulu, ketidakpastian itu cuma datang dari disrupsi teknologi, revolusi industi, sekarang ditambah lagi dengan pandemi," tutur mantan wali kota Solo itu.
Jokowi pun berpesan kepada Panglima TNI Andika Perkasa dan Kapolri Listyo Sigit untuk menempa para prajurit menjadi talenta-talenta digital yang mumpuni.
Seluruh jajaran TNI Polri terutama yang tergolong ke dalam generasi milenial dan Z harus mampu menguasai berbagai hal yang terkait digitalisasi karena tindakan-tindakan kejahatan juga telah bertransformasi memanfaatkan kecanggihan teknologi.
"Kejahatan sudah bergeser dari konvensional ke hal-hal yg berkaitan dengan digital. Sekarang sudah terjadi. Kalau penegak hukum tidak mengerti hal-hal seperti itu, mau bagaimana? Jadi sekali lagi, ini sangat penting karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi," tandasnya. (OL-1)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved