Senin 28 Februari 2022, 21:04 WIB

Jokowi Harus Merespons Wacana Penundaan Pemilu

Jokowi Harus Merespons Wacana Penundaan Pemilu

Dok MI
Ilustrasi

 

WAKIL Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memandang Presiden Joko Widodo segera merespons tegas wacana penundaan Pemilu 2024 agar masyarakat tidak bingung terhadap sikap dukungan politik yang menyalahi konstitusi dan demokrasi itu.

"Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak penundaan pemilu akan mengakhiri wacana yang menggelikan ini," kata Sultan dalam keterangannya, Senin (28/2)

Ia menilai Presiden Jokowi tentunya tidak menghendaki kemungkinan terjadinya keterbelahan politik serta sosial yang bisa meletupkan api konflik horizontal. Termasuk memperburuk demokrasi Indonesia akibat wacana yang juga berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden itu.

Lebih lanjut, Sultan ikut pula menanggapi dukungan wacana penundaan Pemilu 2024 dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang disampaikannya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2).

Anggota DPD RI asal Dapil Bengkulu ini menyayangkan sikap Gus Yahya, sapaan akrab K.H. Yahya Cholil Staquf itu.

Menurut Sultan, pernyataan Gus Yahya seolah membenarkan sikap politik praktis para elite politik yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional.

"Sejak awal, kami menghormati sikap tegas Ketua Umum PBNU yang tegas menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan, pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis," ujar Sultan.

Pada dasarnya, lanjut dia, semua pihak memang berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Akan tetapi, jika itu sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, tentu saja akan berbahaya bagi masyarakat.

"Pernyataan itu bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi," pungkasnya. (OL-8)

 

 

Baca Juga

Antara

Berkat Kinerjanya, Erick Thohir Masuk Empat Besar Cawapres

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 07:52 WIB
Meningkatnya elektabilitas Erick Tohor sebagai cawapres diapresiasi Leo Agustino, pengamat politik Universitas Sultan Ageng...
DOK MI

KPU Wajib Cermati Hal Teknis

👤Putra Ananda 🕔Jumat 02 Desember 2022, 22:45 WIB
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta mencermati hal teknis terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024...
MI/Susanto

Kejagung Periksa Pejabat Pemkab Serang Usut Rasuah Waskita Beton

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 02 Desember 2022, 21:12 WIB
Salah satu pejabat yang diperiksa berinisial TEMS selaku Sekretaris Daerah Pemkab Serang. Dua saksi lainnya berinisial HS dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya