Jumat 25 Februari 2022, 20:20 WIB

KPK dalami Aliran Dana ke Rahmat Effendi dari SKPD Pemkot Bekasi

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
KPK dalami Aliran Dana ke Rahmat Effendi dari SKPD Pemkot Bekasi

MI/Susanto
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya sejumlah aliran dana yang diterima tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Untuk mendalaminya, KPK, hari ini, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, memeriksa Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Solihat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

"Solihat hadir dan tim penyidik melakukan pendalaman tentang dugaan adanya berbagai penerimaan sejumlah uang oleh tersangka RE dari SKPD di Pemkot Bekasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: Polisi Tangkap Pemalsu Hasil Tes PCR dan Antigen di Bandara Soekarno-Hatta 

Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Atas perbuatannya, tersangka sebagai penerima suap, yakni Rahmat Effendi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kemudian, tersangka selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(Ant/OL-4)

Baca Juga

MI/Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 04:38 WIB
Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan penghormatan tertinggi bagi 10.257 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Ini Susunan Upacara 17 Agustus di Istana Negara Hari Ini 

👤Meilani Teniwut 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 04:15 WIB
Upacara itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko...
Medcom.id/Siti Yona

Deolipa Laporkan Kuasa Hukum Bharada E Terkait Pencemaran Nama Baik

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 03:59 WIB
Menurut Deolipa, nama baiknya dicemarkan Ronny lantaran dituduh kebanyakan 'manggung' sehingga membuat Bharada E tidak tenang, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya