Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo memastikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan melibatkan dan menyerap aspirasi publik secara luas.
Ia ingin ibu kota negara baru menjadi sebuah monumen yang memenuhi harapan seluruh masyarakat di Tanah Air.
"Saya menyadari banyak aspirasi dan harapan tinggi untuk Nusantara. Oleh karena itu, ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerja sama kita semua," ujar Jokowi dalam Beranda Nusantara, Rabu (23/2).
Kepala negara memastikan pembangunan Nusantara akan dilakukan secara luar biasa. Pemerintah akan membentuk tim terbaik yang berisi sosok-sosok mumpuni di segala bidang, mulai dari perencana dan perancang kota, arsitek, ahli lingkungan, sosiolog, ekonom, budayawan hingga seniman.
"Ini akan melibatkan banyak pemikir sehinga akan ada solusi terbaik untuk disumbangkan ke dalam IKN yang nantinya menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia," jelas mantan wali kota Solo itu.
Jokowi memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakart ke Nusantara bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara dan bukan hanya membangun gedung-gedung pemerintahan, melainkan sebuah transformasi untuk menuju Indonesia maju
"Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, mewujudkan kota hutan, cerdas, modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional," ucapnya.
Jokowi menambahkan pembangunan IKN tahap pertama akan dimulai pada kawasan inti yang yang berisi pusat pemerintahan. Namun, bukan dalam bentuk pendirian istana, gedung atau bangunan-bangunan lain, melainkan revitalisasi lingkungan. "Jadi kita reboisasi hutan terlebih dahulu. Baru setelah itu diikuti pembangunan infrastruktur dasar, kompleks pemerintahan, perkantoran, dan perumahan beserta sarana dan prasarananya," tandas Jokowi. (OL-12)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved