Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MINIMNYA kandidat calon presiden perempuan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tergambar dalam survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) pada 2021. Berdasarkan laporan KedaiKOPI, 65,8 persen responden enggan memilih capres perempuan.
Hal tersebut disebabkan gabungan dari berbagai macam faktor di tengah masyarakat Indonesia. Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menyebut budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat. Oleh karenanya, ada anggapan bahwa laki-laki lah yang harus memimpin ketimbang perempuan.
Baca juga: Pengamat Prediksi Megawati Pilih Ganjar sebagai Capres dari PDIP
Namun, paradigma itu sangat mungkin bergeser pada 2024. Sebab, sebagian besar pemilih akan didominasi kelompok milenial dan Gen Z. Kunto menyebut pemilih milenial dan Gez Z lebih progresif ketimbang golongan tua. Oleh karena itu, tokoh perempuan yang berniat nyapres di 2024 harus melakukan penetrasi dengan isu kesetaraan gender.
"Menurut saya, peluangnya adalah dekati anak-anak muda ini. Edukasi mereka, bahwa perempuan sama saja dengan laki-lai. Kalau untuk urusan kepemimpinan, bahkan perempuan membuktikan lebih bagus, lebih humanis, keibuan, caring," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (20/2).
Isu kesetaraan gender, lanjut Kunto, bisa dikemas ke berbagai arah. Misalnya, isu lingkungan dan kekerasan seksual. Ia berpendapat bahwa kalangan muda semakin menyuarakan isu-isu tersebut. Menurutnya, belum banyak politisi perempuan yang memanfaatkan celah itu dalam diskursus politiknya.
Di antara nama-nama kandidat capres perempuan, Kunto menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, keduanya memiliki hambatan tersendiri jika ingin maju nyapres.
Meskipun dekat dengan PDIP, Kunto mengatakan bahwa Susi tidak memiliki kendaraan partai politik. Ia menyangsikan PDIP akan memasangkan Susi dengan Puan Maharani, putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua DPR RI.
Sementara itu, sebagai politisi PKB, perjalanan Khofifah sebagai capres diprediksi Kunto akan terganjal dengan kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Kunto berpandangan bahwa politik di Indonesia selalu diidentikkan dengan dunia laki-laki. Ini tercermin dari dominasi laki-laki dalam kepengurusan parpol. Di satu sisi, parpol juga menargetkan untuk menang dalam gelaran pemilu. Sementara di sisi lain, kegagalan Megawati saat nyapres di Pemilu 2004 dan 2009 dinilai sebagai pembelajaran untuk tidak menyalonkan perempuan.
"Ini kan lesson learned dari parpol-parpol lain. Akhirnya mereka juga pikir seribu kali untuk mendorong capres perempuan. Partai masih melihat secara pragmatis bahwa pemilu itu ya electoral game," pungkas Kunto. (OL-6)
Koleksi ini menampilkan deretan drama Korea populer yang menempatkan perempuan sebagai pusat narasi, mulai dari perjuangan karier, penyembuhan luka batin, hingga dinamika romansa.
Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%.
Berdasarkan laporan Strava Year in Sport Trend Report 2025, keterlibatan perempuan dalam olahraga angkat beban tercatat 21% lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan mentor berpengalaman di bidang UMKM mengenai permasalahan dalam bisnisnya
DI setiap situasi konflik dan bencana, perempuan kini dipersepsikan dominan sebagai aktivis pendorong keadilan dan pembela hak asasi manusia di Indonesia.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved