Anggota DPR Habiburokhman: Tak Boleh Ada Kekerasan pada Warga Negara

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar oknum polisi yang melakukan kekerasan saat pengamanan pengukuran di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, perlu ditindak.

Dia menjelaskan sebenarnya kesalahan oknum kerap terjadi di setiap penanganan masalah. Oleh sebab itu dia meminta insiden di Wadas tidak disederhanakan. Komnas HAM pun telah menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh polisi.

Menurutnya, tidak boleh ada kekerasan pada warga negara yang tidak bersalah.

"Mungkin saja ada oknum yang menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap oknum tersebut harus dikenakan tindakan evaluatif," papar Habiburokhman dalam keterangan persnya, Minggu (13/2).

Baca juga: Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Polemik Desa Wadas

Meskipun demikian, politikus Partai Gerindra ini mengatakan, fenomena kesalahan oknum adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap penanganan masalah-masalah strategis.

"Tapi soal Wadas, kita jangan sederhanakan masalah dengan mengacu pada hari pengukuran yang heboh kemarin," ujar Habiburokhman.

Menurutnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) harus ditimbang dengan seksama manfaat dan dampaknya bagi warga sekitar dan lingkungan.

"Itu harus lihat gambaran yang lebih besar, yaitu soal PSN secara keseluruhan. Bagaimana manfaat dan mudaratnya bagi warga, harus benar-benar kita hitung dengan cermat," jelasnya.

Dia pun mengungkapkan Komisi III DPR RI akan menggelar rapat internal untuk membahas insiden Wadas. Pihaknya akan merumuskan rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah.

"Senin (hari ini) kami Komisi III rapat internal bahas kasus Wadas ini. Rapat besok itu kami akan mendengar keterangan lengkap dari tim yang kemarin turun langsung ke sana, sekaligus kami akan merumuskan rekomendasi kami," imbuhnya. (RO/OL-09)