Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
HASIL survei lembaga riset Political Weather Station (PWS) menyampaikan tingkat elektabilitas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam deretan 10 besar elektabilitas calon presiden. Hal itu dinilai karena kinerja Moeldoko mampu menjadikan KSP sebagai perpanjangan tangan presiden.
Ke depan, KSP dituntut terus mengawal kinerja kabinet supaya tetap dalam rel visi dan misi Presiden Jokowi. Hal itu dipaparkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah.
"Menurut saya itu menunjukkan kinerja KSP yang diapresiasi masyarakat. KSP sudah bekerja baik khususnya di tengah pandemi berhasil menyampaikan dan mengomunikasikan kebijakan presiden," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (5/1).
Menurut dia, KSP harus tetap meningkatkan kinerja. KSP lahir berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) sehingga keberadaannya ditentukan oleh kebijakan presiden.
"Jadi KSP harus meningkatkan kinerjanya supaya menjadi otonom," katanya.
Trubus juga mengatakan KSP harus lebih intensif mengoordinasikan kementerian dan lembaga. Selaku perpanjangan tangan presiden, KSP perlu bekerja sama dengan Sekretaris Kabinet mengevaluasi kabinet kerja.
"Khususnya selama pandemi ini, kabinet kurang dievaluasi. Dengan begitu hasil evaluasi dapat dijadikan perbaikan oleh presiden," pungkasnya.
Baca juga: KSP Minta Petugas Karantina Laksanakan Tugas dengan Baik
Diketahui hasil survei PWS menemukan fakta bahwa Moeldoko memiliki gap terkecil antara tingkat popularitas dan tingkat akseptabilitas dibandingkan tokoh-tokoh lain.
"Ini artinya setiap orang yang mengenal Moeldoko ada kecenderungan suka terhadap Moeldoko. Kepribadian (personality) adalah faktor utama yang dipertimbangkan publik mengapa suka terhadap Moeldoko," ujar peneliti senior PWS Mohammad Tidzi.
Hal senada dikatakan pengamat politik Saiful Huda Ems. Menurut dia hal itu terjadi karena Moeldoko dianggap sebagai politisi dan jenderal santri yang sangat ramah, dekat dengan semua kalangan, serta sangat memahami karakter bangsa Indonesia yang religius dalam kebhinekaannya. “Moeldoko memiliki pertemanan luas dengan berbagai tokoh dan dengan berbagai profesi, suku, ras dan agamanya,” tambahnya.
Huda menilai Moeldoko bukan hanya dekat dengan kalangan politisi dan pengusaha serta para pemuka agama, melainkan juga dekat dengan para petani, aktivis pergerakan lintas organisasi, serta sangat dihormati dan disegani oleh kalangan purnawirawan TNI dan POLRI.
Selain Moeldoko, nama Erick Thohir juga termasuk pendatang baru di daftar dalam kontestasi elektabilitas. Namun ternyata keduanya mampu mengungguli elektabilitas tokoh-tokoh nasional yang sudah lama namanya muncul dalam publikasi survei.
"Ini suatu indikasi bahwa kedua tokoh tersebut sebenarnya juga memiliki potensi elektabilitas di samping nama-nama konvensional yang sudah lama menghiasi papan survei," paparnya.
Diketahui sebagaimana hasil survei tersebut, nama Prabowo Subianto masih paling banyak dipilih untuk calon presiden. Sebanyak 22,9% publik mengaku akan memilih Prabowo Subianto, disusul oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang bersaing ketat. Anies dipilih oleh 19,9% responden dan Ganjar 19,8%.
Di bawah tiga besar nama penghuni rating survei tersebut, muncul nama Sandiaga Uno (8,7%) dan Ridwan Kamil (7,5%). Setelah itu ada nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang dipilih oleh 4,1% responden, diikuti oleh Erick Thohir (2,7%), Agus Harimurti Yudhotono (2,5%), Moeldoko (2,4%), lalu Gatot Nurmantyo (1,5%) dan Mahfud MD (1,2%).
Sedangkan tokoh-tokoh nasional seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani dan La Nyalla Mattalitti juga memperoleh dukungan dari publik namun tingkat elektabilitasnya masih jauh dari signifikan (di bawah 1%).
Diketahui, survei nasional PWS yang dilakukan pada 13 hingga 23 Januari 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel dalam survei PWS kali ini sebesar 1.421 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplik-an secara rambang berjenjang (multi-stage random sampling).
Batas kesalahan (margin of error) +/- 2,6% dengan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan aplikasi google form.
Tingkat Elektabilitas Capres jika Pilpres dilakukan hari ini
Prabowo Subianto 22,9%
Anies Baswedan 19,9%
Ganjar Pranowo 19,8%
Sandiaga Uno 8,7%
Ridwan Kamil 7,5%
Basuki Tjahaya Purnama 4,1%
Erick Thohir 2,7%
Agus Harimurti Yudhoyono 2,5%
Moeldoko 2,4%
Gatot Nurmantyo 1,5%
Mahfud MD 1,2%
Airlangga Hartarto 0,9%
Muhaimin Iskandar 0,7%
La Nyalla Mattalitti 0,6%
Puan Maharani 0,3%
Undecided Voters 4,3%
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved