Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENKO Polhukam Mahfud MD meluruskan informasi terkait pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditahan Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat aset jaminan BLBI.
Pegawai DJKN yang diduga terlibat hanya satu orang sedangkan lainnya pihak lain yang merupakan komplotan.
"Persisnya 1 orang pegawai DJKN yg sekarang sudah dinonaktifkan. Selebihnya adalah komplotan," kata Mahfud melalui cuitannya di Twitter, Kamis (20/1).
Sebelumnya Mahfud menyebut ada 10 hingga 11 orang terkait kasus itu.
"Kalau tidak salah ada 10 sampai 11 orang sekarang ditahan Bareskrim (Polri)," kata Mahfud dalam konferensi pers di kanfor Kemenko Polhukan, Kamis (20/1) siang.
Baca juga: 11 Pegawai Kemenkeu Ditahan Karena Palsukan Surat Aset BLBI
Mahfud membeberkan pegawai DJKN Kemenkeu itu ditengarai beraksi sebelum Satgas BLBI dibentuk. Satgas yang meneliti berbagai dokumen aset BLBI mendapati surat-surat aset tanah terkait BLBI sudah berubah. Setelah ditelusuri, surat-surat itu diduga dipalsukan.
"Sekarang ditangkap, sudah ditahan, karena beberapa surat jaminan BLBI itu dipalsukan, dialihtangankan, dan sebagainya," imbuhnya.
Mahfud menilai terungkapnya dugaan pemalsuan itu merupakan keberhasilan satgas dalam menemukan penyimpangan.
"Mungkin bagi masyarakat awam ini dianggap masalah bagi BLBI tapi bagi kami justru prestasi," ucapnya. (OL-4)
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
Selain melakukan identifikasi aset, satgas juga sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah obligor.
Menko polhukam mengungkapkan Presiden Joko Widodo setuju dengan rencana pembangunan lapas di tanah sitaan obligor BLBI.
Satuan Tugas BLBI akan menggandeng Bareskrim Polri dajmn Kejaksaan Agung untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Pasalnya kini Satgas dibekali Keppres baru dan personil tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah
Rionald memastikan hampir setiap hari Satgas BLBI telah mengajukan pemblokiran aset untuk memastikan jaminan tidak berpindah tangan.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved