Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap ada 10 hingga 11 pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditahan Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat aset jaminan BLBI.
"Kalau tidak salah ada 10 sampai 11 orang sekarang ditahan Bareskrim (Polri)," kata Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (20/1).
Mahfud membeberkan sejumlah pegawai DJKN Kemenkeu itu ditengarai beraksi sebelum Satgas BLBI dibentuk. Satgas yang meneliti berbagai dokumen aset BLBI mendapati surat-surat aset tanah terkait BLBI sudah berubah. Setelah ditelusuri, surat-surat itu diduga dipalsukan.
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Satgas BLBI Berhasil Tagih Rp15 Triliun
"Sekarang ditangkap, sudah ditahan, karena beberapa surat jaminan BLBI itu dipalsukan, dialihtangankan, dan sebagainya," imbuhnya.
Mahfud menilai terungkapnya dugaan pemalsuan itu merupakan keberhasilan satgas dalam menemukan penyimpangan.
"Mungkin bagi masyarakat awam ini dianggap masalah bagi BLBI tapi bagi kami justru prestasi," ucapnya.(OL-4)
Masih ada 21 obligor pengemplang BLBI dengan nilai tagih Rp34 triliun dan 419 debitur yang menjadi prioritas dengan nilai tagih sebesar Rp38,9 triliun dan US$4,5 miliar.
Satgas BLBI diminta melakukan upaya paksa hak tagih negara terhadap obligor BLBI yang hingga saat ini belum juga melunasi kewajibannya.
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved