Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap ada 10 hingga 11 pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditahan Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat aset jaminan BLBI.
"Kalau tidak salah ada 10 sampai 11 orang sekarang ditahan Bareskrim (Polri)," kata Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (20/1).
Mahfud membeberkan sejumlah pegawai DJKN Kemenkeu itu ditengarai beraksi sebelum Satgas BLBI dibentuk. Satgas yang meneliti berbagai dokumen aset BLBI mendapati surat-surat aset tanah terkait BLBI sudah berubah. Setelah ditelusuri, surat-surat itu diduga dipalsukan.
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Satgas BLBI Berhasil Tagih Rp15 Triliun
"Sekarang ditangkap, sudah ditahan, karena beberapa surat jaminan BLBI itu dipalsukan, dialihtangankan, dan sebagainya," imbuhnya.
Mahfud menilai terungkapnya dugaan pemalsuan itu merupakan keberhasilan satgas dalam menemukan penyimpangan.
"Mungkin bagi masyarakat awam ini dianggap masalah bagi BLBI tapi bagi kami justru prestasi," ucapnya.(OL-4)
Masih ada 21 obligor pengemplang BLBI dengan nilai tagih Rp34 triliun dan 419 debitur yang menjadi prioritas dengan nilai tagih sebesar Rp38,9 triliun dan US$4,5 miliar.
Satgas BLBI diminta melakukan upaya paksa hak tagih negara terhadap obligor BLBI yang hingga saat ini belum juga melunasi kewajibannya.
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved