Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MANTAN Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin segera diseret ke meja hijau untuk dua perkara. Kedua kasus itu adalah dugaan korupsi pembelian gas bumi bagian negara oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
Hal ini menindaklanjuti penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pelaksanaan Tahap II untuk perkara PDPDE dilakukan hari ini, Rabu (22/12) di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejakaan Negeri Palembang.
Selain Alex, proses penyerahan itu juga dilakukan terhadap tiga tersangka lainnya. Ketiganya adalah Muddai Madang selaku Direktur PT PDPDE Gas, mantan Dirut PDPDE Sumsel merangkap Direktur PT PDPDE Gas Caca Isa Saleh S, dan mantan Dirut PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap mantan Direktur PT PDPDE Gas merangkap juga mantan Dirut PDPDE Sumsel A Yaniarsyah Hasan.
Keempat tersangka diterbangkan dari Jakarta melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta sekira pukul 09.00 WIB dan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, pada pukul 10.00 WIB. Setelah tiba di Palembang, para tersangka langsung diboyong menuju Kejari Palembang.
"Dalam pelaksanaan Tahap II, empat tersangka didampingi oleh penasihat hukum masing-masing dan selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang," jelas Leonard melalui keterangan tertulis.
Adapun barang bukti yang turut dibawa ke Palembang antara lain empat unit mobil, yaitu Mitsubishi Pajero Sport warna putih (B 300 LPE), Toyota Voxy warna putih (B 1750 WUN), Toyota Innova Venturer warna hitam (B 1881 SFC), dan Toyota Vellfire warna putih (B 818 SFC). Selain itu, ada juga dokumen-dokumen terkait tanah, rumah, serta uang sejumlah Rp10,192 miliar. Seluruh barang bukti itu dikirim ke Palembang sejak Selasa (21/12).
Sementara itu, pelaksanaan Tahap II untuk perkara Masjid Sriwijaya telah dilakukan sebelumnya pada Selasa (21/12). "Tim jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus," pungkasnya. (OL-8)
Ryan sejatinya pernah ditahan pada Selasa, 24 Agustus 2021. Namun, saat itu buron itu terjangkit covid-19 dan harus dirawat.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) merampungkan berkas kasus dugaan korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Bambang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian khusus pada proses pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sebagai kebutuhan.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KPK komentari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
HUKUMAN terhadap narapidana kasus KTP-E Setya Novanto (Setnov) yang dipangkas oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved