Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meraih penghargaan untuk kategori Pimpinan DPR yang humanis dan demokratis dalam perhelatan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Award 2021.
Acara yang mengusung tema "Koordinatoriat Wartawan Parlemen Dukung DPR RI Menjadi Parlemen Modern' itu berlangsung di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12).
Adapun penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah dan sepak terjang Gus Muhaimin yang selama ini cukup getol memperjuangkan humanisme dan penegakan demokrasi di Tanah Air.
Dalam pidatonya, Gus Muhaimin sangat menyambut baik sinergi antara KWP dengan institusi DPR, pimpinan dan anggota DPR sebagai upaya untuk terus mengambil peran masing-masing lebih optimal. Serta menjadikan tugas DPR lebih produktif dan memiliki kontribusi positif bagi pembangunan bangsa, terutama pembangunan demokrasi.
”DPR sebagai salah satu pilar utama demokrasi adalah pondasi yang penting untuk terus dikuatkan, dioptimalkan peran fungsi dan manfaatnya bagi negara, bangsa, rakyat dan masyarakat. Karena, kalau DPR kuat, Parlemen kuat, sama dengan memperkuat pondasi dasar demokrasi bangsa,” ujarnya.
Gus Muhaimin melanjutkan, 23 tahun jalannya Reformasi perlu untuk terus dilakukan evaluasi sebagai sarana untuk terus menguatkan, mengokohkan demokrasi sebagai cita-cita Reformasi untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
”Kawan-kawan KWP tentu memiliki fungsi untuk menjadi pilar demokrasi bersama DPR RI dalam kerangka untuk membangun dan bersinergi mewujudkan parlemen yang lebih akuntabel, transparan, memiliki kekuatan untuk menjadi penopang demokrasi,” urainya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, wartawan dan media menjadi pondasi yang penting bagi pilar demokrasi.
Karena itu, Gus Muhaimin menilai KWP Award 2021 sebagai bagian dari motivasi dorongan kepada para anggota DPR untuk terus mengabdi, berbakti dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
”Kita semua mendukung langkah-langkah KWP untuk terus berupaya dan berusaha bersama DPR mewujudkan Indonesia yang maju, parlemen yang modern, dan demokrasi yang berkeadilan,” katanya.
Ketua KWP Marlen Erikson Sitompul menambahkan, KWP Award 2021 diberikan sebagai bentuk apresiasi dan harapan agar DPR bisa terus bersinergi dengan kalangan media agar seluruh kinerjanya bisa diketahui oleh publik.
”Kami harapkan sinergisitas antara anggota dewan dengan kawan-kawan media, khususnya KWP ke depan bisa semakin baik dengan tujuan demi kebaikan kita bersama,” katanya.(RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved