Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat Indonesia, DPR RI tidak pernah luput dari terpaan isu negatif. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, meningkatkan kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat.
“Tentu saja meningkatkan kinerja dan juga citra DPR RI ini tidak mudah. Perlu refleksi dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta dampaknya kepada masyarakat perlu dilakukan DPR RI,” kata Gus Muhaimin saat memberikan sambutan sekaligus membuka Refleksi Akhir Tahun Kinerja DPR RI secara virtual, Jumat, 10 Desember 2021.
Menurut Gus Muhaimin, DPR RI membutuhkan dukungan wartawan dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik. Terlebih mereka adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh DPR.
Baca Juga: Komisi III DPR: Logistik untuk Pengungsi Semeru Terpenuhi
“Tentunya kita memerlukan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai pilar demokrasi untuk menyebarkan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan parlemen. Sekaligus membantu masyarakat memantau kinerja DPR RI yang merupakan sumbangsih untuk membuat Indonesia ke depan makin baik,” tutur Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, peran media dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan baik yang bersifat cetak, siaran televisi, radio, hingga media sosial yang dikelola secara professional, diyakini mampu mendukung DPR RI kedepannya dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.
“Saya tidak tahu apakah lembaga surveinya yang keliru atau DPR-nya keliru, hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada DPR selalu rendah. Padahal kerja-kerja kita selama ini cukup baik, bahkan saat kantor pemerintahan banyak WFO, kita di DPR tidak bisa WFO total, harus tetap ada yang di kantor. Ini jadi bukti betapa kita serius selama ini,” tutur Gus Muhaimin.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah mendorong wartawan parlemen untuk menginformasikan seluruh giat DPR RI dengan narasi yang baik.
“Wartawan parlemen harus bagus menginformasikan setiap kegiatan DPR. Mau kritik DPR ya boleh saja diberitakan, tapi kritik yang membangun. Jadi angkat harkat dan martabat DPR,” kata Dimyati.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong wartawan parlemen mengedepankan pengetahuan atau transfer of krowledge dalam setiap pemberitaan terkait DPR RI. Di sisi lain, Dimyati juga meminta mereka untuk lebih kreatif dalam menyajikan setiap pemberitaan DPR RI.
“Coba buat yang lucu-lucu juga, seperti pak Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) ini banyak kartun-kartunnya, bagus. Jadi tidak hanya melulu pemberitaan, tapi juga yang kreatif buat daya tarik supaya parlemen ini terangkat, masyarakat jadi suka ke DPR,” tegasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, Ketua Koordinatoriat wartawan DPR RI Marlen Erikson Sitompul, serta sejumlah wartawan parlemen. (RO/OL-10)
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved