Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat Indonesia, DPR RI tidak pernah luput dari terpaan isu negatif. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, meningkatkan kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat.
“Tentu saja meningkatkan kinerja dan juga citra DPR RI ini tidak mudah. Perlu refleksi dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta dampaknya kepada masyarakat perlu dilakukan DPR RI,” kata Gus Muhaimin saat memberikan sambutan sekaligus membuka Refleksi Akhir Tahun Kinerja DPR RI secara virtual, Jumat, 10 Desember 2021.
Menurut Gus Muhaimin, DPR RI membutuhkan dukungan wartawan dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik. Terlebih mereka adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh DPR.
Baca Juga: Komisi III DPR: Logistik untuk Pengungsi Semeru Terpenuhi
“Tentunya kita memerlukan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai pilar demokrasi untuk menyebarkan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan parlemen. Sekaligus membantu masyarakat memantau kinerja DPR RI yang merupakan sumbangsih untuk membuat Indonesia ke depan makin baik,” tutur Gus Muhaimin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, peran media dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan baik yang bersifat cetak, siaran televisi, radio, hingga media sosial yang dikelola secara professional, diyakini mampu mendukung DPR RI kedepannya dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.
“Saya tidak tahu apakah lembaga surveinya yang keliru atau DPR-nya keliru, hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada DPR selalu rendah. Padahal kerja-kerja kita selama ini cukup baik, bahkan saat kantor pemerintahan banyak WFO, kita di DPR tidak bisa WFO total, harus tetap ada yang di kantor. Ini jadi bukti betapa kita serius selama ini,” tutur Gus Muhaimin.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah mendorong wartawan parlemen untuk menginformasikan seluruh giat DPR RI dengan narasi yang baik.
“Wartawan parlemen harus bagus menginformasikan setiap kegiatan DPR. Mau kritik DPR ya boleh saja diberitakan, tapi kritik yang membangun. Jadi angkat harkat dan martabat DPR,” kata Dimyati.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong wartawan parlemen mengedepankan pengetahuan atau transfer of krowledge dalam setiap pemberitaan terkait DPR RI. Di sisi lain, Dimyati juga meminta mereka untuk lebih kreatif dalam menyajikan setiap pemberitaan DPR RI.
“Coba buat yang lucu-lucu juga, seperti pak Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) ini banyak kartun-kartunnya, bagus. Jadi tidak hanya melulu pemberitaan, tapi juga yang kreatif buat daya tarik supaya parlemen ini terangkat, masyarakat jadi suka ke DPR,” tegasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, Ketua Koordinatoriat wartawan DPR RI Marlen Erikson Sitompul, serta sejumlah wartawan parlemen. (RO/OL-10)
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved