Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LEMBAGA Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendorong DPR dan pemerintah segera menuntaskan RUU Perlindungan dana Pribadi (RUU PDP). Kebuntuan yang selama ini terjadi terkait posisi lembaga pengampu perlindungan data diharapkan bisa menemui jalan keluar.
"Masih mandeknya RUU PDP ini memang kalau kita lihat perdebatan dalam beberapa bulan terakhir penyebab utamanya mengenai format kelembagaan otoritas PDP. Masih ada beda persepsi atau beda usulan antara pemerintah dengan apa DPR," kata Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar saat dihubungi, Jumat (10/12).
Presiden Joko Widodo dalam pidatoya pada peringatan Hari HAM Sedunia turut menyinggung pentingnya penuntasan RUU PDP sebagai bagian perlindungan masyarakat dan menjamin kepastian berusaha di sektor digital. Menurut Wahyudi, penekanan Presiden yang menyebut sudah menginstruksikan Menkominfo untuk segera menyelesaikannya bersama DPR bisa menjadi momentum.
Ia mengingatkan otoritas PDP sebaiknya memang mandiri agar independen. Adapun formatnya bisa dibahas lebih lanjut. "Pembentukan sebuah otoritas perlindungan data pribadi yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden ini penting karena karena nantinya UU ini jika di sahkan akan berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor swasta tapi juga sektor publik," ucapnya.
Ia mengingatkan beleid tersebut penting demi menjamin serta melindungi data pribadi masyarakat. Selain itu, momentum presidensi G20 Indonesia semestinya juga bisa mendorong percepatan RUU PDP..Pasalnya, isu perlindungan data pribadi juga menjadi agenda G20. Mayoritas negara-negara G20 juga sudah memiliki undang-undang masing-masing beserta otoritas mandirinya.."Harapannya sebelum pertemuan G20 mendatang (2022) kita juga sudah punya sebuah undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, bisa diterapkan secara efektif melalui sebuah otoritas yang mandiri," pungkasnya. (OL-8)
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Kebocoran data menimpa pegiat media sosial Denny Siregar dan dia tak terima data pribadinya dibocorkan oleh akun anonim dari media sosial twitter.
Warga bisa melaporkan provider ke polisi bila terbukti ada oknum sipil bukan penegak hukum yang sengaja membocorkan data pribadi tanpa seizin pemiliknya.
Ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah mengungkapkan beberapa cara untuk mengantisipasi kebocoran data pribadi yang diretas dari telepon seluler
Penangkapan dilakukan di ruko GraPARI Rungkut Jalan Insinyur Soekarno Ruko nomor 2 B Rungkut Surabaya.
Kerja sama ini menindaklanjuti kerja sama sebelumnya antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
‘SAMPAI kapan negara kuat bertahan menghadapi tekanan harga minyak dunia?’ merupakan sebuah pertanyaan yang selalu muncul di kalangan ekonom dan analis
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Almarhumah Siti Rosidah merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan didaftarkan melalui Perisai Karang Taruna, Kelurahab Karet Kuningan, Setiabudi, Jaksel.
Kegiatan ini juga sekaligus upaya percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi para pekerja khususnya pekerja yang berada di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kebayoran Baru Husaini menyambut baik dukungan yang telah diberikan oleh Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved