Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Endang Maria menyanyangkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani bencana alam erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu.
Menurut Endang, bencana di Gunung Semeru yang sangat mendadak sekali tanpa ada tanda-tanda, sehingga dari sisi regulasi, kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga anggarannya harus diperkuat.
“Karena semua kebencanaaan di setiap daerah dengan tipikal berbeda-beda ini tentunya dari sisi regulasi pasca, pascanya ini baik rehabilitasi dan rekondisi maupun penanganannya itukan semua butuh anggaran, ini yang harus siap sedia terus oleh pemerintah terutama BNPB,” jelas Endang di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (7/12).
Endang merasa perlunya penguatan terhadap lembaga yang fokusnya menangani bencana alam, khususnya BNPB.
"Sehingga diperlukan penguatan BNPB sebagai lembaga untuk menjadi koordinator penanganan bencana alam. Beda dengan bencana sosial dan para korban yang terkena dampak musibah ini harus diberikan penguatan setidaknya diberikan penanganan yang maksimal dan bagaimana solusinya,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Sementara revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana saat ini belum selesai, karena masih adanya tarik ulur sejumlah isu.
“Karena banyak mindset pemerintah dengan DPR belum sinkron, hanya persoalan kelembagan saja. Ketika kelembagaan ini sudah didasari sepemahaman yang sama, saya kira masalah ini dapat terselesaikan. Siapa berbuat apa itu sudah menjadi jelas ketika undang-undangnya ke sana,” tandas Endang. (RO/OL-09)
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
BNPB meminta warga Kabupaten Flores Timur untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa dan tsunami yang dapat terjadi kapan saja.
Sasaran target OMC pada awan potensial di atas areal gambut yang rawan terbakar, di antaranya di atas lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari meminta masyarakat untuk tidak meremehkan tsunami 50 cm akibat gempa Rusia karena tetap bisa membunuh.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved