Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Endang Maria menyanyangkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani bencana alam erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu.
Menurut Endang, bencana di Gunung Semeru yang sangat mendadak sekali tanpa ada tanda-tanda, sehingga dari sisi regulasi, kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga anggarannya harus diperkuat.
“Karena semua kebencanaaan di setiap daerah dengan tipikal berbeda-beda ini tentunya dari sisi regulasi pasca, pascanya ini baik rehabilitasi dan rekondisi maupun penanganannya itukan semua butuh anggaran, ini yang harus siap sedia terus oleh pemerintah terutama BNPB,” jelas Endang di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (7/12).
Endang merasa perlunya penguatan terhadap lembaga yang fokusnya menangani bencana alam, khususnya BNPB.
"Sehingga diperlukan penguatan BNPB sebagai lembaga untuk menjadi koordinator penanganan bencana alam. Beda dengan bencana sosial dan para korban yang terkena dampak musibah ini harus diberikan penguatan setidaknya diberikan penanganan yang maksimal dan bagaimana solusinya,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Sementara revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana saat ini belum selesai, karena masih adanya tarik ulur sejumlah isu.
“Karena banyak mindset pemerintah dengan DPR belum sinkron, hanya persoalan kelembagan saja. Ketika kelembagaan ini sudah didasari sepemahaman yang sama, saya kira masalah ini dapat terselesaikan. Siapa berbuat apa itu sudah menjadi jelas ketika undang-undangnya ke sana,” tandas Endang. (RO/OL-09)
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved