Bertemu Wapres, Ketua Umum PKP: Dukung Persatuan dan Cegah Disintegrasi

KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayjen TNI Marinir (Purn)  Yussuf Solichien didampingi para jajaran PKP bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma’ruf Amin, di Jakarta.

Turut hadir Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Seketaris Dewan Pembina DPN PKP Rully Soekarta; Seketaris Jenderal Irjen Pol (Purn) Dr Drs Syahrul Mamma, MH; Bendahara Umum Hj Ellen Sukmawati, SH, MKn.

Dalam audiensi itu, Ketua Umum DPN PKP melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) PKP sekaligus menyampaikan sikap politik PKP, termasuk komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sampai akhir masa bakti jabatannya tahun 2024.

Dalam keterangan pers, Kamis (9/12), Yussuf Solichien menyampaikan bahwa PKP saat ini belum banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional, karena PKP belum memiliki wakilnya di Senayan.

"Namun PKP tetap berkontribusi besar di tingkat politik lokal melalui wakilnya di DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, dan akan berjuang untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan," papar Yussuf.

Yussuf juga menyampaikan pandangan politik partainya terkait Pancasila, amandemen UUD 1945, kasus korupsi, penanganan pandemi Covid-19, persoalan maritim di antaranya pengembangan potensi perikanan laut, hingga pertahanan dan perlunya kehadiran kekuatan militer Indonesia di laut Natuna Utara.

 "Seluruh jajaran PKP tetap memiliki komitmen yang kuat sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain," ungkapnya.

 Soal korupsi, Yussuf Solichien meminta pemerintah terus memberantas korupsi. Para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani dan sangat merugikan masyaraka.

Menurut Ketua Umum PKP, dihukum tembak sampai mati, kemudian dalam hal penegakan hukum yang kuat dan melaksanakan aturan hukum yang tegas, harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Wapres KH Ma’ruf Amin menyambut baik kehadiran ketua umum PKP beserta jajarannya, sekaligus mengucapkan selamat untuk pengurus baru PKP.

Wapres berharap seluruh pengurus PKP bisa meloloskan partai ini menjadi peserta Pemilu 2024, sampai dengan tingkat DPR-RI. “Semoga 2024 bisa masuk parlemen,” ucapnya.

Sebenarnya, kata Ma'ruf Amin, parpol itu penting dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional, didasari masih terdapat masalah-masalah di bangsa ini jadi sangat dibutuhkan peran parpol.

"Jangan menggunakan narasi-narasi yang tidak mendorong terjadinya kerukunan antarumat," jelasnya.

Wapres juga menyinggung banyak negara yang menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi pada masa pandemi.

Tapi, kata Ma’ruf Amin, Insya Allah Indonesia telah mengambil langkah yang tepat dalam penanganan kesehatan dan recovery ekonomi. Termasuk melakukan reformasi struktural dan UU Cipta Kerja yang masih disempurnakan di MK. Semoga ke depan Indonesia juga mampu mengendalikan varian baru Omicron.

"Pemerintah sangat gigih untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tadinya 10% dan sekarang jadi 8%. Kita cicil bertahap sampai 2024 ini jadi 0 persen, terutama di kabupaten/kota melaui bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.

Ma'ruf Amin menekankan pembangunan berupa estafet kedepan dari era baru sampai sekarang dan berkelanjutan. PKP, begitu Wapres Ma’ruf Amin, juga nantinya harus bisa berkontribusi nyata di 2024. (RO/OL-09)