Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, yang meminta dibubarkannya organisasi masyarakat (Ormas) yang kerap berbuat onar, terus menuai polemik hingga ke daerah.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Herfaruk menyesalkan sikap dan tindakan Junimart Girsang yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dia menuding pernyataan itu melukai dan mencederai demokrasi yang dibangun bangsa Indonesia.
Baca juga: Polisi Pastikan Satu Tersangka Pemukulan ialah Anggota Pemuda Pancasila
"Sangat disayangkan karena kapasitas Junimart Girsang yang wakil rakyat tapi melanggar norma-norma dan etika dengan memberikan statemen yang berpotensi membelah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Herfaruk dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Brebes, Jumat (26/11/), yang rilisnya diterima Sabtu (27/11)
Herfaruk menyebut yang perlu dipahami Junimart Girsang adalah jika ada anggota Ormas yang melakukan pelanggaran hukum, itu lebih bersifat individual.
"Jangan digebyah uyah (digeneralisir) sebagai mewakili organisasi sehingga sampai harus membubarkan wadahnya," jelas Herfaruk.
Menurut Herfaruk, yang juga pengacara itu, PP Brebes mengambil sikap tegas mendukung langkah yang telah dilakukan pengurus Pemuda Pancasila Nasional.
"Jika tidak ada pernyataan maaf dari Junimart Girsang, atas nama BPPH Pemuda Pancasila Brebes akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil BPPH Nasional untuk menuntut secara hukum Junimart Girsang. Kami juga meminta Ketua DPR dan MPR untuk mendukung langkah hukum tersebut," tegasnya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Brebes Wahyudin Nooeraly menyampaikan pernyataan sikap lembaga hukumnya itu untuk mencegah adanya desakan elemen-elemen PP di Kabupaten Brebes untuk melakukan aksi unjuk rasa.
"Pernyataan sikap BPPH MPC Pemuda Pancasila itu resmi atas nama MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes. Kami ingin tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Brebes," ujar Wahyudin Nooraly.
Di sisi lain, Wahyudin Nooraly menyesalkan tindakan kekerasan terhadap seorang perwira polisi yang tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI oleh anggota PP pada Kamis (25/11).
"Kami jelas menyayangkan adanya oknum PP yang telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perwira polisi Polda Metro Jaya, saat aksi unjuk rasa kemarin," tegas Goyud, sapaan Wahyudin Nooraly.
Sementara itu, dari pemberitaan media massa, Junimart Girsang telah menyatakan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyinggung massa PP beberapa waktu lalu tersebut.
"Namun demikian apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart, Kamis (25/11).
Menurut Junimart Girsang, keluarga besar PP tidak membaca pernyataan dirinya secara utuh yang meminta ormas ditertibkan oleh Kemendagri.
"Karena tidak ada statment saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas berskala nasional," kata Jumirat Girsang. (OL-1)
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
JAM adalah platform buatan lokal, hadir dengan semangat kemandirian teknologi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia
Tidak akan ada toleransi bagi kader yang masih membawa perilaku premanisme atau merusak citra organisasi.
Organisasi ini lahir atas prakarsa petinggi Angkatan Darat (TNI-AD) pada 1959 sebagai sayap perjuangan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
INDONESIA South Cross Border Council (IYCBC) dan Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).
KETUA PAC Pemuda Pancasila (PP) Pancoran Mohamad Husni Jupri menegaskan bahwa adanya organisasi masyarakat (ormas) yang memalak pengusaha merupakan oknum.
Kendaraan itu di bawa dari rumah Japto di Jagakarsa, menuju Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, di Cawang, Jakarta Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved