Dugaan Korupsi Tabungan Prajurit TNI jadi Pembuktian Debut Jaksa Agung Muda Pidana Militer 

DUGAAN tindak pidana korupsi terkait Tabungan Wajib Prajurit (TWP) TNI akan menjadi tolak ukur kinerja Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) yang baru dibentuk tahun ini. Demikian disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman. 

"Kasus ini menjadi debut atau alat ukur pertama kita bisa melihat kinerja atau fungsi strategis dari JAM-Pidmil," kata Zaenur saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Selasa (23/11). 

Zaenur mengakui kehadiran JAM-Pidmil membawa dampak positif karena memiliki kewenangan koordinasi penuntutan oditurat militer dalam penanganan perkara koneksitas. Secara konsep, lanjutnya, kehadiran JAM-Pidmil seharusnya bisa menyelesaikan perkara koneksitas yang melibatkan unsur TNI dan sipil dapat berjalan dengan lancar. 

Menurutnya, penuntasan perkara secara koneksitas bisa meningkatkan kualitas perkara. Selain proses peradilan terhadap anggota militer menjadi lebih transparan, disparitas putusan di pengadilan pun bisa dihindari. Sebab, pelaku sipil tetap akan diadili di pengadilan sipil, sementara pelaku dari unsur TNI diproses oleh oditurat militer. 

"Nah itu akan ada koordinasi di antara mereka sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas perkaranya dan bisa dicegah disparitas pidana," tandas Zaenur. 

Baca juga : Jaksa Agung Perintahkan Pengajuan Pembebasan Istri Marahi Suami kepada Hakim

Dugaan rasuah TWP diungkapkan lagi oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi. Ia menyebut kasus itu terjadi sejak lama. Penyidik Gedung Bundar, katanya, akan mem-back up JAM-Pidmil. 

Supardi memastikan akan banyak pihak yang terlibat dan kerugian negara yang ditimbulkan tergolong besar. 

"Modusnya, TWP itu nanti diambil, digunakan untuk keperluan pribadi, digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan lain dengan koleganya. Nanti juga ada yang ngalir ke dia, nilainya banyak itu," tandas Supardi. 

Saat melantik Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagai JAM-Pidmil yang pertama pada Rabu (14/7) lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan harapannya pada direktorat baru di tubuh Korps Adhyaksa bisa mencegah dualisme penuntutan yang terjadi selama ini. 

"Serta mampu untuk menjawab problematika dari 2.726 perkara atau sekitar 23% dari total 12.017 perkara atas tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas," ujar Burhanuddin. (OL-7)