Selasa 23 November 2021, 22:29 WIB

Dugaan Korupsi Tabungan Prajurit TNI jadi Pembuktian Debut Jaksa Agung Muda Pidana Militer 

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Dugaan Korupsi Tabungan Prajurit TNI jadi Pembuktian Debut Jaksa Agung Muda Pidana Militer 

Dok. Puspenkum Kejagung
Pelantikan jampidmil Laksanman Muda TNI Anwar Saadi

 

DUGAAN tindak pidana korupsi terkait Tabungan Wajib Prajurit (TWP) TNI akan menjadi tolak ukur kinerja Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) yang baru dibentuk tahun ini. Demikian disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman. 

"Kasus ini menjadi debut atau alat ukur pertama kita bisa melihat kinerja atau fungsi strategis dari JAM-Pidmil," kata Zaenur saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Selasa (23/11). 

Zaenur mengakui kehadiran JAM-Pidmil membawa dampak positif karena memiliki kewenangan koordinasi penuntutan oditurat militer dalam penanganan perkara koneksitas. Secara konsep, lanjutnya, kehadiran JAM-Pidmil seharusnya bisa menyelesaikan perkara koneksitas yang melibatkan unsur TNI dan sipil dapat berjalan dengan lancar. 

Menurutnya, penuntasan perkara secara koneksitas bisa meningkatkan kualitas perkara. Selain proses peradilan terhadap anggota militer menjadi lebih transparan, disparitas putusan di pengadilan pun bisa dihindari. Sebab, pelaku sipil tetap akan diadili di pengadilan sipil, sementara pelaku dari unsur TNI diproses oleh oditurat militer. 

"Nah itu akan ada koordinasi di antara mereka sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas perkaranya dan bisa dicegah disparitas pidana," tandas Zaenur. 

Baca juga : Jaksa Agung Perintahkan Pengajuan Pembebasan Istri Marahi Suami kepada Hakim

Dugaan rasuah TWP diungkapkan lagi oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi. Ia menyebut kasus itu terjadi sejak lama. Penyidik Gedung Bundar, katanya, akan mem-back up JAM-Pidmil. 

Supardi memastikan akan banyak pihak yang terlibat dan kerugian negara yang ditimbulkan tergolong besar. 

"Modusnya, TWP itu nanti diambil, digunakan untuk keperluan pribadi, digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan lain dengan koleganya. Nanti juga ada yang ngalir ke dia, nilainya banyak itu," tandas Supardi. 

Saat melantik Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagai JAM-Pidmil yang pertama pada Rabu (14/7) lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan harapannya pada direktorat baru di tubuh Korps Adhyaksa bisa mencegah dualisme penuntutan yang terjadi selama ini. 

"Serta mampu untuk menjawab problematika dari 2.726 perkara atau sekitar 23% dari total 12.017 perkara atas tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas," ujar Burhanuddin. (OL-7)

Baca Juga

Dok Pemprov Jateng

Survei Indikator: Duet Ganjar-Erick Kandidat Terkuat Pilpres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 00:40 WIB
"Dukungan Ganjar-Erick 31,1% berimbang dengan Anies-Sandi 30,8%, baru kemudian Prabowo-Puan 28,1%," ujar...
dok.medcom

Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:38 WIB
Bripda RB juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang...
dok cyrus

Habisnya Masa Jabatan Akan Mengubah Peta Dukungan Politik

👤RO/Micom 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:32 WIB
Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya