Selasa 16 November 2021, 15:24 WIB

Menkopolhukam Dorong Penguatan Satgas Saber Pungli

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Menkopolhukam Dorong Penguatan Satgas Saber Pungli

DOk.MI/Youtube
Menkopolhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong penguatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) termasuk di DKI Jakarta terutama pada layanan publik yang belum terjangkau sistem digitalisasi.

"Tidak semuanya tentu sudah digitalisasi sehingga masih perlu kegiatan Saber Pungli itu diperkuat, tetap diperlukan," kata Mahfud MD usai menyaksikan penandatanganan komitmen kota Jakarta bebas pungli di Balai Kota Jakarta, hari ini.

Menurut dia, salah satu bentuk penguatan pemberantasan pungutan liar tersebut di antaranya dengan membangun Satgas Bebas Pungli pada sejumlah kota di Tanah Air.

Baca juga: Kejagung Buka Kemungkinan Sita Aset Korupsi ASABRI di Luar Negeri

Meski begitu, Mahfud mengakui layanan publik berbasis digital mampu menekan potensi pungutan liar. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden RI pada 2016 atau sudah berlangsung sekitar lima tahun.

"Berdasarkan laporan-laporan dan pengamatan kita untuk sektor-sektor pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat pada umumnya sekarang sudah berkurang pungli karena sudah melalui digital," ujar Mahfud.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta, Kejaksaan, dan TNI-Polri yang sudah menandatangani komitmen pemberantasan pungutan liar di DKI Jakarta.

"Jakarta ini jendela negara, siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesan tentang Indonesia akan jelek," tutur Mahfud.

Hadir pada penandatanganan komitmen Saber Pungli di Balai Kota Jakarta itu di antaranya Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Fadil Imran dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Febrie Andriansyah, dan jajaran Kodam Jaya.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤┬áSri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...
MI/Pius Erlangga

Restorative Justice Kejaksaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Diapresiasi PBB

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:15 WIB
Selain dari sisi kecepatan, RJ oleh Kejaksaan juga diapresiasi akibat kontrol yang dimiliki jaksa penuntut umum. Sejauh ini, lebih dari...
DOK Kejagung

Mafia Migor Kembali Terungkap, Penegakan Hukum Era Jokowi Diapresiasi,

👤Widhoroso 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 16:59 WIB
Penegakan hukum yang tidak pandang bulu oleh pemerintahan Joko Widodo menuai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya