Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong penguatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) termasuk di DKI Jakarta terutama pada layanan publik yang belum terjangkau sistem digitalisasi.
"Tidak semuanya tentu sudah digitalisasi sehingga masih perlu kegiatan Saber Pungli itu diperkuat, tetap diperlukan," kata Mahfud MD usai menyaksikan penandatanganan komitmen kota Jakarta bebas pungli di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Menurut dia, salah satu bentuk penguatan pemberantasan pungutan liar tersebut di antaranya dengan membangun Satgas Bebas Pungli pada sejumlah kota di Tanah Air.
Baca juga: Kejagung Buka Kemungkinan Sita Aset Korupsi ASABRI di Luar Negeri
Meski begitu, Mahfud mengakui layanan publik berbasis digital mampu menekan potensi pungutan liar. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden RI pada 2016 atau sudah berlangsung sekitar lima tahun.
"Berdasarkan laporan-laporan dan pengamatan kita untuk sektor-sektor pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat pada umumnya sekarang sudah berkurang pungli karena sudah melalui digital," ujar Mahfud.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta, Kejaksaan, dan TNI-Polri yang sudah menandatangani komitmen pemberantasan pungutan liar di DKI Jakarta.
"Jakarta ini jendela negara, siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesan tentang Indonesia akan jelek," tutur Mahfud.
Hadir pada penandatanganan komitmen Saber Pungli di Balai Kota Jakarta itu di antaranya Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Fadil Imran dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Febrie Andriansyah, dan jajaran Kodam Jaya.(OL-4)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Polri akan fokus pada aspek pencegahan usai satgas tersebut dibubarkan.
Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, resmi dibubarkan.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Satgas Saber Pungli bisa membantu Pemkab Purwakarta untuk memberantas pungutan liar yang kerap terjadi di wilayah ini.
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved