Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, HM Ridwan Hisjam, ikut buka suara terkait kebakaran tangki 36T-102 milik Pertamina, di area Refinery Unit (RU) IV Cilacap. Dia menilai, BUMN tersebut cukup tanggap dan sigap dalam menangani musibah.
“Pertamina cukup tanggap dan sigap dalam menangani musibah seperti ini. Kalau soal penyelamatan, penanganan Pertamina sudah bagus,” kata Ridwan di Jakarta hari ini.
Karena kesigapan tersebut, lanjut Ridwan, Pertamina berhasil memadamkan api dalam waktu relatif singkat. Selain itu, karena kesigapan itu pula, Pertamina bisa melokalisir api sehingga menghindarkan dari kebakaran yang lebih luas.
Penanganan cepat dan tanggap tersebut, menurut Ridwan, juga didukung sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Untuk itulah dia berharap, agar SDM tersebut dipertahankan supaya semakin matang dan berpengalaman.
“Cukup bagus, anak-anak muda itu. GM-nya juga masih muda. Makanya jangan dipindah-pindah,” lanjutnya.
Pertamina memang cepat memadamkan api. Menurut BUMN tersebut, setelah mulai terbakar pada Sabtu malam, sekitar pukul 19.20 WIB, secara total Pertamina berhasil memadamkan pada Minggu pagi, sekitar pukul 07.00 WIB.
Sabtu malam, sekitar pukul 23.05 WIB, sebenarnya api berhasil dipadamkan. Tetapi menurut catatan Pertaina, 80 menit setelah padam, foam terbuka sehingga api sempat muncul kembali.
Kemudian dilakukan offensiver fire fighting dan selesai jam 07.00 WIB. Tangki yang terbakar tersebut, merupakan tangki yang berisi produk Pertalite, di Kilang Cilacap, terjadi sekitar pukul 19.20 WIB.
Di sisi lain, Ridwan berharap, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi ke depan.
Untuk itu dia meminta, agar BUMN tersebut segera merealisasikan penggunaan konsultan auditor investigator. Konsultan tersebut sangat penting, mengingat kebanyakan kilang Pertamina sudah berusia tua.
“Konsultan auditor investigator tersebut bisa dari luar negri atau dalam negri. Memang akan punya konsekuensi biaya yang cukup mahal. Tetapi ini untuk keselamatan dan menghindarkan dari kejadian serupa di masa mendatang,” kata Ridwan.
Sebelumnya, aksi cepat Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) juga mendapat apresiasi dari Kemenko Maritim dan Investasi.
Menurut Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Energi dan Maritim Kemenko Marves, KPI telah melakukan upaya pemadaman dan penyekatan dengan pendinginan atas tangki tangki lainnya yang terdekat agar api tidak merambat.
“Sesuai laporan yang saya dapat dari Dirut PT KPI, Djoko Priyono, penyebab kebakaran tangki Pertalite tersebut masih terus ditelusuri," ujar Basilio. (RO/OL-09)
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved