Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya membangun estafet tongkat kepemimpinan yang efektif pascaberakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024. Sebagai partai, NasDem saat ini terus mempersiapkan proses kesinambungan peralihan kepemimpinan yang akan datang tersebut.
"Tugas kita membangun kesinambungan kepemimpinan nasional," ungkap Surya saat menyampaikan pidato politiknya dalam puncak peryaan HUT ke-10 Partai NasDem yang berlangsung di Kompleks Akakademi Bela Negara (ABN), Jakarta, Kamis (11/11). Dalam kesempatan itu, Surya menjelaskan bahwa dorongan dari kader NasDem di daerah untuk kembali memajukan Jokowi sebagai presiden sangatlah kuat.
Namun, Surya menegaskan bahwa NasDem dan Jokowi memiliki komitmen untuk sama-sama menjaga dan menghormati konstitusi. "Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader ini. Saya pasti jawab Jokowi. Tapi kita punya komitmen yang sama, Presiden Jokowi juga punya moralitas komitmen yang sama untuk menghargai konstitusi," tegas Surya.
Surya meyakini bahwa di akhir masa jabatannya, Jokowi akan menorehkan tinta emas yang akan dikenang sepanjang masa. Oleh karena itu, selain membangun proses peralihan kepemimpinan yang efektif, Surya menegaskan bahwa NasDem juga akan terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas.
NasDem memiliki tugas untuk megawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar administratif jalannya pemerintahan tetap efektif sampai akhir masa jabatan. "Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita," ungkap Surya.
Baca juga: Presiden: Indonesia telah Menjadi Bangsa yang Disegani
Dalam kesempatan tersebut, Surya juga mensyukuri pencapaian NasDem di usianya yang ke-10. Menurutnya, 10 tahun merupakan masa singkat bagi satu institusi parpol. Banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh NasDem dalam perjalanannya. "Dari kesalahan, kesilapan, kebodohan yang pernah kita alami bersama, kita tetap meneguhkan komitmen kita untuk tetap konsisten membawa gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia," ungkapnya. (OL-14)
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI M Shadiq Pasadigoe menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved