Kamis 28 Oktober 2021, 15:28 WIB

KPK Usut Bagi-Bagi Fee Bupati Banjarnegara

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Usut Bagi-Bagi Fee Bupati Banjarnegara

Antara/Reno Esnir.
Budhi Sarwono.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal pembagian jatah fee Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono yang terjerat kasus korupsi proyek dan gratifikasi. Penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi.

"Didalami antara lain terkait dengan dugaan hadir langsungnya tersangka BS (Budhi) maupun tersangka KA (Kedy Afandi) dalam memberikan pengarahan untuk para pengusaha yang akan mengerjakan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara. Arahan tersebut diduga terkait adanya pembagian persentase fee untuk tersangka BS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (28/10).

Saksi-saksi yang diperiksa yakni ajudan bupati Wahyudiono, wiraswasta Susmono Dwi Santoso, staf keuangan PT Adi Wijaya Febriana Eriska Putri, Direktur CV Pilar Abadhi Prihono, dan Sekretaris Kecamatan Kalibening Banjarnegara Cion Pramundita. Pemeriksaan digelar di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Semarang.

KPK menetapkan tersangka sekaligus menahan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya Kedy Afandi dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara 2017-2018. KPK menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur.

Budhi juga ditengarai membagi serta mengatur paket pekerjaan di Dinas PUPR Banjarnegara. Selain itu, dia diduga mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya yakni grup perusahaan Bumi Rejo.

Baca juga: Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Saksi

Dari dugaan kongkalikong itu, KPK menyebut Budhi menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar. Penerimaan komitmen fee senilai 10% itu dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (i), Pasal 12 huruf (e), dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-14)

Baca Juga

MI/ Moh Irfan

Desakan Junimart Agar Ormas Pembuat Onar Dibubarkan Tuai Polemik Hingga Daerah

👤Supardji Rasban 🕔Sabtu 27 November 2021, 11:03 WIB
PP Kabupaten Brebes menuding pernyataan itu melukai dan mencederai demokrasi yang dibangun bangsa...
Thinkstock

Ayo Sadari Bahaya Femisida di Indonesia

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 09:30 WIB
Femisida banyak dipahami sebagai pembunuhan yang menargetkan satu atau lebih perempuan hanya karena jenis kelamin/gender...
DOK DPR RI

Komisi VII Himpun Data Produksi Gula dalam Negeri

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 08:06 WIB
Komisi VII DPR RI menilai perlu ada ketentuan batas minimal penggunaan bahan baku raw sugar produk dalam negeri untuk memproduksi gula...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya