Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI periode 2019-2024 tengah melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I tahun 2021-2022.
Bersamaan dengan reses, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Moh.Rano Alfath, memanfaatkan waktu tersebut di antaranya dengan melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Tangerang, Selasa (19/10/21).
Pada kunjungan ke Kantor Imigrasi, Rano mengapresiasi terobosan hebat yang dilakukan Kantor Imigrasi, di antaranya penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang sangat mumpuni.
“Karena kantornya yang layak, fasilitas diperhatikan, kinerjanya jadi meningkat dan jauh lebih bagus. Pembuatan paspor sekarang sangat mudah, dan terkait peran fungsi pengawasan orang asing juga sudah berjalan dengan baik," kata Rano
"Bahkan Kantor Imigrasi sekarang punya sistem terpadu 24 jam yang menyediakan platform untuk warga laporan apabila ada orang asing yang mencurigakan," ucapnya.
"Dengan begitu, tidak ada aktivitas orang asing yang gak terpantau. Sehingga, keberadaannya tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menganggu keberlangsungan bernegara, apalagi menjadi ancaman di dalam negeri,” ungkap Rano saat dimintai pendapat oleh wartawan.
Pada kunjungan kedua, Rano menyoroti program-program inovasi yang diterapkan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.
"Meskipun permasalahan lapas tidak luput dari persoalan overcrowded dan overkapasitas, terobosan-terobosan ini dinilai akan membimbing para tahanan agar bisa kembali dan diterima di masyarakat," ucapnya.
“Saya melihat ini fondasi yang sangat baik, terobosan yang luar biasa. Betapa sebenarnya lembaga pemasyarakatan adalah tempatnya memanusiakan manusia. Para napi diberikan sarana untuk menyalurkan hobi dan potensi mereka lewat bengkel-bengkel kerja," paparnya.
"Bahkan ada pesantren bagi santri napi, ruang baca, dan kegiatan-kegiatan produktif yang bisa membimbing para napi kedepan agar bisa jadi mandiri dan memiliki modal ilmu untuk memulai hidup yang lebih baik selepas masa tahanan,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten III itu.
Selain itu, Rano juga mengapresiasi kehadiran Kampus Kehidupan, dimana para warga binaan dapat menembuh jalur pendidikan tinggi meskipun sedang menjalankan masa tahanan di dalam lapas.
“Jadi Kampus Kehidupan ini di Indonesia baru pertama kali ada dan bukan hanya sekedar wacana. Saya melihat sendiri bahwa para napi memang benar-benar mengikuti kelas mata kuliah. Ditjenpas bekerja sama dengan beberapa kampus, seperti yang di Tangerang ini Universitas Islam Syekh Yusuf, untuk menyediakan sarana bagi para mahasiswa untuk kuliah dan ketika kulus mendapatkan gelar sarjana," terangnya.
"Contoh tadi yang saya lihat ada jurusan hukum, agama Islam, dan lain-lain layaknya kampus pada umumnya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan patut di apresiasi sebesar-besarnya, ke depannya saya minta agar program-program terobosan semacam ini terus dikembangkan,” ungkap Rano.
Terakhir, berdasarkan kunjungan reses ini, Rano menyimpulkan bahwa Kantor Imigrasi dan Lapas sebagai aparat penegak hukum yang melayani dan membina masyarakat didukung secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
“Kawan-kawan di dalam ini merupakan bagian dari penduduk warga Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten secara keseluruhan," jelasnya.
"Maka kami sangat mengharapkan kehadiran Pemda untuk memberikan bantuan misalnya berupa pendidikan, fasilitas, dll. Karena diharapkan nanti hasil-hasil kerja mereka dapat berbuah positif untuk masyarakat dan pastinya bangsa Indonesia,” tutup Rano. (RO/OL-09)
KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, menekankan perlunya penguatan skema Pendanaan Risiko Kebencanaan (Disaster Risk Financing)
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pihak Imigrasi menegaskan bahwa TCL terancam sanksi administratif berat berupa pemulangan paksa atau deportasi hingga penangkalan masuk ke wilayah Indonesia (daftar hitam).
KANTOR Imigrasi kelas I TPI Palu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buol dan Konsulat Filipina untuk menangani 15 warga negara Filipina yang terdampar di perairan Buol, Sulawesi Tengah.
KANTOR Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam resmi mencegah empat warga negara asing (WNA) yang merupakan tersangka dalam kasus kebakaran dan ledakan Kapal Motor (KM) Federal II.
Seluruh WNA yang diamankan terancam sanksi tegas atas pelanggaran izin tinggal dan dugaan keterlibatan dalam kejahatan siber.
PENTAGON di bawah Donald Trump menginstruksikan sekitar 1.500 personel militer aktif yang bermarkas di Alaska untuk bersiaga menghadapi kemungkinan penugasan ke Minnesota,
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia, Silmy Karim menegaskan bahwa kehadiran fungsi keimigrasian di pusat ekonomi seperti IWIP sangat strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved