Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak agar Polri melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap personel-personel yang ditempatkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pengamanan dengan menggunakan kekuatan berlebih.
Hal ini untuk merespons aksi seorang anggota kepolisian yang membanting mahasiswa UIN SMH Banten, Fariz, saat pengamanan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10). "Hal tersebut menunjukkan pentingnya arahan pimpinan dalam mempersiapkan personel-personelnya yang bertugas dan pengawasannya di lapangan. Selanjutnya, harus segera dievaluasi agar ada perbaikan," kata Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Kamis (14/10).
Pihaknya menilai anggota yang bertugas mungkin terpancing oleh emosi saat melakukan pengamanan. Pasalnya, anggota yang bertugas notabene berpangkat bintara muda yang kemungkinan seumuran dengan para pendemo.
Padahal, di lain sisi Korps Bhayangkara sudah memiliki peraturan bagi anggotanya agar dapat mengimplementasikan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Ia merujuk pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, lalu Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip HAM dalam Pelaksanaan Tugas Polri. "Kasus Tangerang ini harus menjadi refleksi bahwa anggota di lapangan masih harus dibekali pengetahuan tentang HAM dan penanganan demonstrasi," jelasnya.
Menurutnya, pola pikir anggota polisi perlu diluruskan dalam menghadapi demonstrasi. Dengan demikian petugas di lapangan perlu bertindak secara bijaksana dan tak terpancing jika ada provokasi di lapangan.
"Penggunaan kekerasan boleh dilakukan ketika tindakan demonstran anarkis membahayakan nyawa polisi dan masyarakat," ujarnya. "Jika tidak membahayakan, arahkan saja agar para demonstran bisa menyampaikan tuntutan secara damai," jelas dia.
Baca juga: Komisi III DPR Minta Polri Beri Hukuman Tegas untuk Aparat Arogan
Seperti diketahui, aksi smackdown itu turut terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang polisi yakni Brigadir NP mengunci tubuh korban, kemudian mengangkatnya untuk dibanting ke jalan. (OL-14)
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Lahir di Merauke pada 24 Januari 1972, karier Brigjen Pol Yulius Audie Latuheru didominasi oleh bidang reserse.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
KASUS Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta, serta perlakuan intimidatif terhadap penjual es gabus karena pemahaman keliru jiwa korsa di tubuh kepolisian dianggap pemicu arogansi aparat.
Demi keselamatan para siswa, anggota kepolisian turun langsung ke sungai dan menggendong anak-anak satu per satu agar dapat menyeberang dengan aman.
Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved