Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PUBLIK menantikan ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menindak oknum kepolisian yang bertindak arogan saat melakukan pengamanan demonstran di Tangerang.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menegaskan Kapolri perlu melakukan penyelidikan terhadap potensi unsur pidana yang dilakukan oleh oknum polisi yang membanting mahasiswa ketika berdemo.
"Memberikan sanksi yang tidak hanya sanksi disiplin tetapi juga melakukan suatu penyelidikan untuk menilai apakah ada unsur pidana yang bisa dikaitkan dengan peristiwa tersebut," ungkap Tobas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Menurut Tobas, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut memberi dampak negatif terhadap penilaian masyarakat kepada instansi kepolisian. Jika kejadian ini tidak diusut tuntas, maka akan muncul persepsi yang menilai bahwa kultur kekerasan masih menjadi bagian dari Polri.
"Sementara sebenarnya Pak Kapolri sudah luar biasa dalam transformasi menuju presisi, sudah mencoba mendorong agar Polri lebih humanis," ungkapnya.
Tobas menjelaskan, Kapolri dalam berbagai kesempatan telah mendorong tentang pendekatan humanis. Sayangnya, dorongan Kapolri belum terwujud di beberapa jajarannya yang menjalankan tugasnya di lapangan.
"Oleh sebab itu supaya tidak menjadi ganjalan apa yang sedang dipersiapkan Kapolri maka tindakan tegas terhadap peristiwa ini harus dilakukan," ungkapnya. (Uta/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved