Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PUBLIK menantikan ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menindak oknum kepolisian yang bertindak arogan saat melakukan pengamanan demonstran di Tangerang.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menegaskan Kapolri perlu melakukan penyelidikan terhadap potensi unsur pidana yang dilakukan oleh oknum polisi yang membanting mahasiswa ketika berdemo.
"Memberikan sanksi yang tidak hanya sanksi disiplin tetapi juga melakukan suatu penyelidikan untuk menilai apakah ada unsur pidana yang bisa dikaitkan dengan peristiwa tersebut," ungkap Tobas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Menurut Tobas, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut memberi dampak negatif terhadap penilaian masyarakat kepada instansi kepolisian. Jika kejadian ini tidak diusut tuntas, maka akan muncul persepsi yang menilai bahwa kultur kekerasan masih menjadi bagian dari Polri.
"Sementara sebenarnya Pak Kapolri sudah luar biasa dalam transformasi menuju presisi, sudah mencoba mendorong agar Polri lebih humanis," ungkapnya.
Tobas menjelaskan, Kapolri dalam berbagai kesempatan telah mendorong tentang pendekatan humanis. Sayangnya, dorongan Kapolri belum terwujud di beberapa jajarannya yang menjalankan tugasnya di lapangan.
"Oleh sebab itu supaya tidak menjadi ganjalan apa yang sedang dipersiapkan Kapolri maka tindakan tegas terhadap peristiwa ini harus dilakukan," ungkapnya. (Uta/OL-09)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved