Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PUBLIK menantikan ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menindak oknum kepolisian yang bertindak arogan saat melakukan pengamanan demonstran di Tangerang.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menegaskan Kapolri perlu melakukan penyelidikan terhadap potensi unsur pidana yang dilakukan oleh oknum polisi yang membanting mahasiswa ketika berdemo.
"Memberikan sanksi yang tidak hanya sanksi disiplin tetapi juga melakukan suatu penyelidikan untuk menilai apakah ada unsur pidana yang bisa dikaitkan dengan peristiwa tersebut," ungkap Tobas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).
Menurut Tobas, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut memberi dampak negatif terhadap penilaian masyarakat kepada instansi kepolisian. Jika kejadian ini tidak diusut tuntas, maka akan muncul persepsi yang menilai bahwa kultur kekerasan masih menjadi bagian dari Polri.
"Sementara sebenarnya Pak Kapolri sudah luar biasa dalam transformasi menuju presisi, sudah mencoba mendorong agar Polri lebih humanis," ungkapnya.
Tobas menjelaskan, Kapolri dalam berbagai kesempatan telah mendorong tentang pendekatan humanis. Sayangnya, dorongan Kapolri belum terwujud di beberapa jajarannya yang menjalankan tugasnya di lapangan.
"Oleh sebab itu supaya tidak menjadi ganjalan apa yang sedang dipersiapkan Kapolri maka tindakan tegas terhadap peristiwa ini harus dilakukan," ungkapnya. (Uta/OL-09)
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved