Selasa 12 Oktober 2021, 16:54 WIB

Tim Seleksi Anggota KPU & Bawaslu Janji Transparan dan Independen

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Tim Seleksi Anggota KPU & Bawaslu Janji Transparan dan Independen

Dok.MI
Komisi Pemilihan Umum

 

TIM seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk periode 2022-2027, berjanji akan bekerja secara independen sesuai amanat undang-undang. Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro mengatakan seluruh anggota tim punya komitmen yang sama mengenai hal tersebut.

"Kami semua punya komitmen yang sama untuk bekerja secara terbuka, transparan, imparsial, dan independen untuk menyakinkan pada masyarakat bahwa kami bisa bekerja dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang," ujar Juri dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri anggota tim seleksi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (12/10).

Tim seleksi, terang Juri, akan menyusun jadwal dan rencana kerja sampai proses seleksi dan calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 terpilih. Mendagri Tito Karnavian mengatakan dalam acara penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) berisi penunjukkan anggota tim seleksi, pemerintah hanya memberikan masukan dan saran. Pemerintah, tegasnya, tidak akan mengintervensi kinerja tim seleksi.

"Kemendagri tidak mengintervensi kerja tim seleksi agar independen," ucapnya.

Baca juga: Haris Azhar Buka Data Saham Tambang di Papua

Adapun harapan dari pemerintah, terang dia, anggota KPU dan Bawaslu RI yang terpilih dipastikan sehat mengingat 2023-2024 menjadi tahun politik penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) diyakini membuat penyelenggara pemilu harus bekerja keras.

"Karena beban kerja pada 2023-2024 tahun politik sangat berat. Ada pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), legislatif tingkat I dan II dilakukan secara serentak dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selain Yogyakarta dan daerah tingkat II/ Kota di Provinsi DKI Jakarta. Jadi sangat banyak," papar Mendagri.

Beban kerja yang berat itu, imbuhnya, menuntut performa tinggi dari anggota KPU dan Bawaslu RI. Selain sehat secara jasmani dan rohani, Mendagri menuturkan penyelenggara pemilu bisa bekerja di bawah tekanan dan stress. Selain itu, ia berharap sosok-sosok yang terpilih nantinya bisa menghadirkan terobosan sehingga penyelenggaraan pemilu menjadi lebih efisien.

"Serta bisa membuat terobosan yang kreatif sehingga penyelenggaran pemilu 2024 bisa lebih efisien dan singkat, keterbelahan masyarakat tidak berkepanjangan," ucapnya.

Kriteria lain yang menurut pemerintah penting, anggota KPU dan Bawaslu RI diharapkan bisa bekerja secara tim. Pasalnya menurut Mendagri, dalam pemilu serentak, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara penyelenggara pemilu dan instansi lain.

"Tanpa adanya ikut campur atau invertensi, dalam setiap election (pemilihan) unsur-unsur lain terlibat untuk mengamankan, ikut mensosialisasikan, menyiapkan biaya dari kepala daerah, dan perlu ada proses hukum di lembaga peradilan. Ini memerlukan kegiatan kolaboratif tanpa mengganggu independensi (penyelenggara)," tukasnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara/Umarul faruq

Ada Wacana Pembubaran Densus 88, Mekeng : Densus 88 Perintah UU, Tidak Bisa Dibubarkan 

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:57 WIB
“Densus 88 masih dibutuhkan. Karena penanganan terorisme termasuk dalam extra-ordinary crimes against humanity. Tidak bisa ditangani...
Ilustrasi

Waspada, Begini Modus Mafia Tanah Menurut Kepala BPN 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 18 Oktober 2021, 22:08 WIB
Yang banyak korban ini adalah penipuan dengan meminjam atau pura-pura beli rumah. Mafia tanah datang, pura-pura ingin membeli rumah,...
Ist/DPR

Bertemu Pengunjuk Rasa di Simalungun, Wakil Ketua Komisi II DPR Siap Panggil PTPN IV

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 20:47 WIB
Kepada Junimart, para pengunjuk rasa menyampaikan keluhan terkait keberadaan lahan perkebunan milik masyarakat yang kini dikuasi PTPN...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya