Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI I DPR memastikan pembahasan surat presiden (Supres) terkait calon Panglima TNI yang baru akan dibahas setelah masa reses berakhir.
Anggota Komisi I Christina Aryani mengatakan supres yang kemungkinan akan diterima setelah PON selesai akan dibawa ke Rapat Paripurna setelah masa reses berakhir.
"Reses 8-30 Oktober jadi tidak mungkin dibahas pada saat masa reses," ucapnya saat dihubungi, Jumat (8/10).
Nantinya Suprrs akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR yang kemudian langsung dibahas oleh Komisi I DPR yang memiliki tupoksi melakukan fit and proper test calon Panglima TNI.
Baca juga: SMRC: NasDem, Golkar, PKS dan PKB Naik, Sedangkan PDIP Gerindra Melorot
"Nanti dibacakan di Rapur ada surat masuk, baru nanti dibahas di Komisi I DPR," ungkapnya.
Sebelumnya anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memperkirakan Surpres calon Panglima TNI akan keluar setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Dia mengatakan hingga saat ini Komisi I DPR belum menerima Surpres terkait calon Panglima TNI. Dia menilai tidak masalah jika Surpres calon Panglima TNI keluar setelah pelaksanaan PON XX karena masih memungkinkan Komisi I DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan.(OL-4)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru. Pergeseran ini meliputi sejumlah posisi strategis
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Setelah kosong selama 25 tahun, jabatan Wakil Panglima TNI diemban Jenderal Tandyo Budi Revita.
Enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Selain itu, Marsda Deny Muis naik menjadi Panglima Kopasgat TNI dan Mayjen Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melayat ke rumah duka mendiang Marsekal Pertama (Marsma) Fajar Adriyanto yang disemayamkan di rumah duka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved