Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR memastikan pembahasan surat presiden (Supres) terkait calon Panglima TNI yang baru akan dibahas setelah masa reses berakhir.
Anggota Komisi I Christina Aryani mengatakan supres yang kemungkinan akan diterima setelah PON selesai akan dibawa ke Rapat Paripurna setelah masa reses berakhir.
"Reses 8-30 Oktober jadi tidak mungkin dibahas pada saat masa reses," ucapnya saat dihubungi, Jumat (8/10).
Nantinya Suprrs akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR yang kemudian langsung dibahas oleh Komisi I DPR yang memiliki tupoksi melakukan fit and proper test calon Panglima TNI.
Baca juga: SMRC: NasDem, Golkar, PKS dan PKB Naik, Sedangkan PDIP Gerindra Melorot
"Nanti dibacakan di Rapur ada surat masuk, baru nanti dibahas di Komisi I DPR," ungkapnya.
Sebelumnya anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memperkirakan Surpres calon Panglima TNI akan keluar setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Dia mengatakan hingga saat ini Komisi I DPR belum menerima Surpres terkait calon Panglima TNI. Dia menilai tidak masalah jika Surpres calon Panglima TNI keluar setelah pelaksanaan PON XX karena masih memungkinkan Komisi I DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan.(OL-4)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Pemerintah memberikan santuan bagi keluarga prajurit TNI yang gugur di Libanon.
Penghargaan diwujudkan melalui program pemberangkatan ibadah umrah ke Tanah Suci secara bertahap.
KPLB ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi dan capaian luar biasa yang melampaui tugas pokok kemiliteran.
Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.
KOMISIONER Komnas HAM, Amiruddin al Rahab menangapi menanggapi pergantian Kepala Bais atau Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo. Menurutnya itu sinyalemen baik dan minta Kabais TNI diperiksa
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi melantik Mayjen Lucky Avianto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III di Cilangkap, Kamis (26/3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved