Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SAIFUL Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei melihat elektabilitas partai politik. Hasilnya, NasDem mengalami kenaikan elektabilitas dibandingkan Maret 2020.
"NasDem juga naik dari 3 persen (survei Maret 2020) menjadi 4,2 persen (September 2021)," kata Direktur riset SMRC Deni Irvani dalam konferensi pers virtual, hari ini.
Dia menyampaikan kenaikan elektabilitas serupa juga dialami sejumlah partai. Yakni, Golar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Sedangkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) cenderung stagnan dari 2,4 persen pada Maret 2020 menjadi 2,3 persen pada September 2021.
Selain itu, PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas. Adapun dukungan yang diperoleh partai lambang banteng moncong putih lada Maret 2020 sebesar 25,9 persen. "Namun, turun menjadi menjadi 22,1 persen," sebut dia.
Penurunan serupa juga dialami Gerindra. Elektabilitas partai besutan Prabowo Subianto itu pada Maret 2020 sebesar 13,6 persen. "Sementara September 2021 sebesar 9,9 persen" ujar dia.
Baca juga: Gugatan Rp2 T Freidrich Yunadi ke Setya Novanto Ditolak
SMRC melakukan survei pada 15-21 September 2021. Jumlah responden sebesar 1.220 orang. Sedangkan margin of error sebesar lebih kurang 3,19 persen. Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.
Berikut elektabilitas partai berdasarkan survei SMRC, yaitu:
- PDI Perjuangan: 22,1 persen
- Golkar: 11,3 persen
- PKB: 10 Persen
- Gerindra: 9,9 persen
- Demokrat: 8,6 persen
- PKS: 6 persen
- NasDem; 4,2 persen
- Perindo: 2,6 persen
- PPP: 2,3 persen
- PAN: 1,4 persen
- PSI: 0,7 persen
- Hanura: 0,5 persen
- Gelora: 0,4 persen
- PBB: 0,2 persen
- PKPI: 0,2 persen
- Ummat: 0,1 persen
- Tidak menjawab: 18,8 persen
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved