Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam menangani permasalahan data kemiskinan sudah tepat. Untuk itu Yandri meminta kepada para stakeholder agar meniru cara Mensos dalam pembenahan data kemiskinan. Ia melihat sejumlah daerah yang sudah dikunjungi Risma menunjukkan datanya bermasalah.
“Makanya itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik tidak mungkin Bu Risma marah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mengingatkan kepada stakeholder yakni pemerintah daerah sampai ke tingkat RT/RW, dan para pendamping jangan main-main dengan data terkait dengan bantuan kepada masyarakat. “Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Harus Panggil Ketum Parpol untuk Tentukan Jadwal Pemilu 2024
Terkait tanggapan luas atas kunjungan Mensos ke Gorontalo, Yandri mengajak semua pihak mengambil pelajaran terbaik. “Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” kata Yandri.
Legislator dapil Banten II tersebut berpesan, stakeholder seperti kepala desa tidak hanya memasukkan data yang merupakan pendukungnya saja, sedangkan mereka yang tidak mendukung tidak mendapatkan bantuan. “Maka semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” sebutnya.
Adapun, polemik pembenahan data dipicu gaya bicara Risma kepada Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie yang dinilai marah-marah kepada warganya. Namun, Yandri menilai, apa yang dikerjakan Risma semata-mata untuk memperbaiki data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah, dan benar-benar ada perbaikan. “Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial,” ujarnya. (RO/OL-10)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.
Santi sempat bercerita kepada awak media ihwal keluhannya. Sambil menangis, ia mengungkap anaknya sempat berhenti sekolah karena keterbatasan dana.
Sejauh ini BIG memiliki berbagai instrumen data spasial yang erat kaitannya dengan penanganan kemiskinan.
Ia menilai, banyak warga yang masuk katagori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak mendapat Bansos. Sedangkan masyarakat yang tergolong mampu justru mendapatkannya.
DTKS dilengkapi dengan foto KTP dan foto rumah yang memungkinkan keadaan di lapangan dapat diverifikasi dan divalidasi.
Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menginformasikan perihal bansos ini kepada warga yang membututuhkan, termasuk PRT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved