Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMERINTAH yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) RI terkait pembahasan persiapan dan kesiapan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dijadwalkan, Rabu (6/10).
Penundaan tersebut dikarenakan menghadiri rapat intern yang dipimpin oleh presiden di istana negara, Jakarta. Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat permohonan penundaan yang dkirimkan Mendagri pada pimpinan Komisi II DPR RI pada Selasa (5/10).
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan penundaan tersebut. Pramono menjelaskan KPU mendapatkan salinan surat dari Kemendagri yang mengajukan usul ke Komisi II DPR RI.
"Lalu kesekjenan KPU mengecek ke sekretariat Komisi II dan ternyata betul ditunda," ujar Pramono dikonfirmasi, Rabu (6/10).
Pramono mengatakan belum ada informasi mengenai penjadwalan ulang rapat tim persiapan pemilu 2024. KPU RI, imbuhnya, dalam posisi menunggu undangan dari Komisi II DPR RI. Menurutnya, DPR akan segera memasuki masa reses atau tidak bersidang di parlemen. Masa reses dimulai 8 Oktober 2021.
"Tentu kami tidak tahu kapan rapat dengar pendapat akan dilanjutkan. Meski kita pernah, bahkan sering juga rapat di tengah-tengah masa reses jika memang diperlukan," tutur Pramono. (Ind/OL-09)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved