Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) RI terkait pembahasan persiapan dan kesiapan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dijadwalkan, Rabu (6/10).
Penundaan tersebut dikarenakan menghadiri rapat intern yang dipimpin oleh presiden di istana negara, Jakarta. Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat permohonan penundaan yang dkirimkan Mendagri pada pimpinan Komisi II DPR RI pada Selasa (5/10).
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan penundaan tersebut. Pramono menjelaskan KPU mendapatkan salinan surat dari Kemendagri yang mengajukan usul ke Komisi II DPR RI.
"Lalu kesekjenan KPU mengecek ke sekretariat Komisi II dan ternyata betul ditunda," ujar Pramono dikonfirmasi, Rabu (6/10).
Pramono mengatakan belum ada informasi mengenai penjadwalan ulang rapat tim persiapan pemilu 2024. KPU RI, imbuhnya, dalam posisi menunggu undangan dari Komisi II DPR RI. Menurutnya, DPR akan segera memasuki masa reses atau tidak bersidang di parlemen. Masa reses dimulai 8 Oktober 2021.
"Tentu kami tidak tahu kapan rapat dengar pendapat akan dilanjutkan. Meski kita pernah, bahkan sering juga rapat di tengah-tengah masa reses jika memang diperlukan," tutur Pramono. (Ind/OL-09)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved