Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunda rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) RI terkait pembahasan persiapan dan kesiapan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang dijadwalkan, Rabu (6/10).
Penundaan tersebut dikarenakan menghadiri rapat intern yang dipimpin oleh presiden di istana negara, Jakarta. Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat permohonan penundaan yang dkirimkan Mendagri pada pimpinan Komisi II DPR RI pada Selasa (5/10).
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan penundaan tersebut. Pramono menjelaskan KPU mendapatkan salinan surat dari Kemendagri yang mengajukan usul ke Komisi II DPR RI.
"Lalu kesekjenan KPU mengecek ke sekretariat Komisi II dan ternyata betul ditunda," ujar Pramono dikonfirmasi, Rabu (6/10).
Pramono mengatakan belum ada informasi mengenai penjadwalan ulang rapat tim persiapan pemilu 2024. KPU RI, imbuhnya, dalam posisi menunggu undangan dari Komisi II DPR RI. Menurutnya, DPR akan segera memasuki masa reses atau tidak bersidang di parlemen. Masa reses dimulai 8 Oktober 2021.
"Tentu kami tidak tahu kapan rapat dengar pendapat akan dilanjutkan. Meski kita pernah, bahkan sering juga rapat di tengah-tengah masa reses jika memang diperlukan," tutur Pramono. (Ind/OL-09)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved