Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik aliran uang dalam kasus suap terkait lelang proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyidik mendalami dugaan aliran duit itu dengan memeriksa saksi mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara bernama Abdul Latif.
"Tim penyidik mendalami saksi antara lain mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya uang yang diterima oleh pihak yang terkait dengan perkara ini di mana uang tersebut diduga berasal dari tersangka MI (Maliki) dan pihak lainnya," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (5/10).
Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan September tahun ini. KPK kemudian menetapkan tersangka Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki serta dua pengusaha yakni Marhaini dan Fachriadi.
Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti uang senilai Rp345 juta. KPK menduga Maliki selaku pelaksana tugas kepala dinas menerima uang tersebut dari Marhaini selaku Direktur CV Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru terkait lelang dua proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Hulu Sungai Utara membuka lelang dua proyek irigasi masing-masing nilainya Rp 1,9 miliar dan Rp 1,5 miliar. Plt Kepala Dinas PU Maliki diduga kongkalikong memberikan lebih dulu persyaratan lelang kepada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang. KPK menduga ada kesepakatan duit komitmen fee sebesar 15% dari nilai proyek.
KPK menyebut dalam proses lelang juga terjadi kongkalikong secara horizontal antarpengusaha agar dua perusahaan tersebut menjadi pemenang proyek. Pasalnya, dalam proses lelang sejumlah perusahaan mendaftar namun hanya segelintir yang mengajukan penawaran.
Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP. Adapun Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. (OL-8)
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Revisi UU KUHAP
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Wilayah Hulu Sungai Utara merupakan dataran rendah dan pertemuan sungai-sungai besar seperti Sungai Balangan dan Sungai Tabalong.
Banjir besar melanda 188 desa di10 kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bulan lalu.
BENCANA banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan berangsur surut. Sebagian warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing.
SEBANYAK 402 warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel) masih mengungsi akibat bencana banjir yang belum surut sejak dua pekan terakhir.
Barang rampasan berupa mobil Honda CR-V milik Bupati Hulu Sungai Utara akan dilelang KPK. Minat?
Ribuan rumah terendam banjir akibat banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved