Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi peran TNI yang selama 76 tahun TNI terbukti telah hadir untuk menjaga kedaulatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia.
"Dengan kiprah TNI yang besar, wajar jika dalam banyak survei, respon positif masyarakat terhadap TNI selalu tinggi. Modal kepercayaan masyarakat yang besar ini perlu direspon TNI dengan terus meningkatkan profesionalitasnya," ujarnya, Selasa (5/10).
Dalam usianya yang telah 76 tahun tersebut ada 3 tantangan besar yang dihadapi TNI saat ini. Pertama, adanya ancaman keamanan regional dengan memanasnya situasi di Laut China Selatan. Posisi Indonesia yang dekat dengan episentrum konflik LCS akan rawan menjadi area perang proxy dan adu pengaruh antar kekuatan besar seperti China dan Amerika.
"Bukan tidak mungkin skala konflik di Laut China Selatan bisa berkembang menjadi perang terbuka. Jika ini terjadi, dampak secara ekonomi akan sangat berat bagi negara-negara di sekitarnya"
Dengan pendekatan keamanan internasional secara konvensional yang dipertontonkan China dan Amerika beserta sekutunya melalui adu kekuatan milter, mau tidak mau Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi agar punya posisi lebih kuat dalam skala regional.
Baca juga: Mengenalkan kepada Publik Persenjataan Negara
Selanjutnya yang dihadapi TNI menurutnya ada di lingkup nasional. Meningkatnya gerakan separatisme di Papua, masih tumbuhnya gerakan ekstrimisme berbalut sentimen agama serta ancaman disintegrasi karena sentimen politik yang mengarah kepada pembelahan masyarakat, perlu disikapi oleh TNI dengan tindakan yang lebih sistematis dan menyentuh akar permasalahan.
"Peran Babinsa dalam melakukan edukasi bela negara di tengah masyarakat perlu lebih dikuatkan. Program-program seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang menyasar kantong-kantong kemiskinan dan juga wilayah terluar dan tertinggal perlu diperluas karena akan menguatkan simpul-simpul persatuan," ungkapnya.
Dia menyebut tantangan ketiga yang tidak kalah besar dihadapi TNI adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat yang menyebabkan dimensi keamanan nasional menjadi lebih luas.
"Saat ini ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya berwujud kekuatan bersenjata, tetapi juga bisa berwujud Perang Siber. Hal ini menuntut TNI untuk turut memperkuat sistem keamanan siber."
Dengan adanya tiga tantangan tersebut Sukamta berharap TNI terus melalukan pembenahan dengan fokus kepada 2 hal. Peningkatan kapasitas SDM dan mempekuat industri pertahanan nasional. Menurutnya kedua hal ini akan membawa TNI pada level yang lebih tinggi dalam percaturan global. (OL-4)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved