Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
RENCANA kunjungan kerja ke luar negeri yang akan dilakukan oleh para anggota DPR mendapatkan resistensi dari publik. Selain Badan Legislasi (Baleg) yang akan berangkat ke dua negara yakni Ekuador dan Brasil untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Komisi I DPR dikabarkan juga akan melakukan perjalanan serupa ke 3 negara yakni Amerika Serikat, Brazil, dan Belanda.
Informasi rencana keberangkatan Anggota Komisi I DPR ke Amerika Serikat, Brasil, dan Belanda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sepekan silam tepatnya pada 22 September lalu.
"Untuk info kepada Pak Wamen dan Pak Sekjen, Komisi I akan ke USA ke Brazil dan ke Netherland. Pak Utut akan ke Holand Sprecher. Biar ketemu Houden Dat di situ," ujar Utut di Ruang Rapat Komisi I kala itu.
Sepekan berlalu, Pimpinan DPR yakni Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ternyata mengaku belum mengetahui rencana kunker Komisi 1 tersebut. Sufmi mengaku baru mengetahui informasi kunker luar negeri yang akan dilakukan oleh Baleg ke Ekuador dan Brasil.
"Saya belum tahu kalau Komisi I ya, nanti saya cek dulu baru bisa jawab," jelas Sufmi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (2/10).
Terkait ijin pimpinan DPR, Sufmi menjelaskan bahwa dengan keadaan pandemi covid-19 yang mulai terkendali saat ini perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri dapat dilakukan selama kunker tersebut bersifat prioritas.
Tentu dengan catatan bahwa negara yang dituju dapat menerima kunjungan dari Indonesia.
Baca juga : Mahasiswa Desak MPR Fokus Menata Hukum Berdasarkan Pancasila
"Kita kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita memperbolehkan untuk keperluan yang sangat prioritas dan tentunya dengan catatan negara yang dituju menerima kunjungan," jelasnya.
Mewakili resistensi yang muncul di publik, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR bisa membatalkan rencana kunker luar negeri. Pasalnya kegiatan itu dianggap belum terlalu penting di saat Indonesia masih menghadapi pandemi covid-19.
“Rencana kunjungan kerja Baleg ke luar negeri pada akhir Oktober mendatang harus dibatalkan. Baleg khususnya DPR umumnya selalu saja menciptakan masalah yang tidak penting,” ujar Lucius.
Menurut Lucius, jika tujuan kunker hanya untuk penguatan kelembagaan, Baleg tidak perlu sampai melakukan diplomasi parlemen. Sama halnya dengan agenda penyusunan RUU PKS yang menjadi dalih dilakukan kunker ke Ekuador dan Brasil.
Lucius mengingatkan, masa sidang untuk penuntasan pembahasan RUU Prioritas 2021 itu hanya tinggal 1 masa sidang. Sedangkan diketahui sampai sekarang baru 1 RUU Prioritas dari 33 daftar RUU Prioritas 2021.
"Hasil buruk itu diprediksi makin sulit diperbaiki DPR mengingat waktu yang kian sempit serta beban yang terus bertambah dengan adanya 4 RUU Prioritas baru yang masuk daftar RUU prioritas 2021," tegasnya. (OL-7)
Presiden Donald Trump kembali mengancam India akan menaikan tarif impor, sebagai respon pembelian minyak dari Rusia.
RATUSAN mantan pejabat tinggi keamanan Israel menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggunakan pengaruhnya menekan pemerintah Israel.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Senin 4 Agustus 2025, dibuka menguat sebesar 104 poin atau 0,63% menjadi Rp16.409 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.513 per dolar AS.
Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol mengatakan negaranya tidak mungkin sepakat mengakhiri perang dengan Thailand tanpa kontribusi Donald Trump,
Jerman telah menjadi pemasok bantuan persenjataan terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat.
Kebijakan Donald Trump ini akan berlaku mulai 7 Agustus dan bertujuan mengubah sistem perdagangan internasional demi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved