Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA kunjungan kerja ke luar negeri yang akan dilakukan oleh para anggota DPR mendapatkan resistensi dari publik. Selain Badan Legislasi (Baleg) yang akan berangkat ke dua negara yakni Ekuador dan Brasil untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Komisi I DPR dikabarkan juga akan melakukan perjalanan serupa ke 3 negara yakni Amerika Serikat, Brazil, dan Belanda.
Informasi rencana keberangkatan Anggota Komisi I DPR ke Amerika Serikat, Brasil, dan Belanda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sepekan silam tepatnya pada 22 September lalu.
"Untuk info kepada Pak Wamen dan Pak Sekjen, Komisi I akan ke USA ke Brazil dan ke Netherland. Pak Utut akan ke Holand Sprecher. Biar ketemu Houden Dat di situ," ujar Utut di Ruang Rapat Komisi I kala itu.
Sepekan berlalu, Pimpinan DPR yakni Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ternyata mengaku belum mengetahui rencana kunker Komisi 1 tersebut. Sufmi mengaku baru mengetahui informasi kunker luar negeri yang akan dilakukan oleh Baleg ke Ekuador dan Brasil.
"Saya belum tahu kalau Komisi I ya, nanti saya cek dulu baru bisa jawab," jelas Sufmi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (2/10).
Terkait ijin pimpinan DPR, Sufmi menjelaskan bahwa dengan keadaan pandemi covid-19 yang mulai terkendali saat ini perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri dapat dilakukan selama kunker tersebut bersifat prioritas.
Tentu dengan catatan bahwa negara yang dituju dapat menerima kunjungan dari Indonesia.
Baca juga : Mahasiswa Desak MPR Fokus Menata Hukum Berdasarkan Pancasila
"Kita kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita memperbolehkan untuk keperluan yang sangat prioritas dan tentunya dengan catatan negara yang dituju menerima kunjungan," jelasnya.
Mewakili resistensi yang muncul di publik, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR bisa membatalkan rencana kunker luar negeri. Pasalnya kegiatan itu dianggap belum terlalu penting di saat Indonesia masih menghadapi pandemi covid-19.
“Rencana kunjungan kerja Baleg ke luar negeri pada akhir Oktober mendatang harus dibatalkan. Baleg khususnya DPR umumnya selalu saja menciptakan masalah yang tidak penting,” ujar Lucius.
Menurut Lucius, jika tujuan kunker hanya untuk penguatan kelembagaan, Baleg tidak perlu sampai melakukan diplomasi parlemen. Sama halnya dengan agenda penyusunan RUU PKS yang menjadi dalih dilakukan kunker ke Ekuador dan Brasil.
Lucius mengingatkan, masa sidang untuk penuntasan pembahasan RUU Prioritas 2021 itu hanya tinggal 1 masa sidang. Sedangkan diketahui sampai sekarang baru 1 RUU Prioritas dari 33 daftar RUU Prioritas 2021.
"Hasil buruk itu diprediksi makin sulit diperbaiki DPR mengingat waktu yang kian sempit serta beban yang terus bertambah dengan adanya 4 RUU Prioritas baru yang masuk daftar RUU prioritas 2021," tegasnya. (OL-7)
TIONGKOK meminta Presiden Amerika Serikat menghentikan operasi militer terhadap Iran. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengancam akan meningkatkan serangan ke negara teluk tersebut.
Inggris memimpin pembicaraan dengan 40 negara untuk membuka kembali Selat Hormuz di tengah blokade Iran dan sikap lepas tangan Donald Trump.
Iran melalui IRGC mengancam akan menyerang 18 perusahaan teknologi AS di Timur Tengah, termasuk Google, Microsoft, dan Apple. Simak daftar lengkapnya.
Presiden AS Donald Trump sebut tujuan militer di Iran hampir tercapai, tetapi siapkan serangan besar dalam 2-3 minggu ke depan. Simak selengkapnya.
Ketegangan di Timur Tengah kian memanas. Media pemerintah Iran menyebut layanan internet satelit Starlink milik miliarder Amerika Serikat, Elon Musk, sebagai target yang sah untuk diserang.
Menurut sumber, Trump telepon Mohammed bin Salman bahas peluang gencatan senjata Iran. AS kirim proposal ke Teheran, konflik picu lonjakan harga energi global.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved