Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA kunjungan kerja ke luar negeri yang akan dilakukan oleh para anggota DPR mendapatkan resistensi dari publik. Selain Badan Legislasi (Baleg) yang akan berangkat ke dua negara yakni Ekuador dan Brasil untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Komisi I DPR dikabarkan juga akan melakukan perjalanan serupa ke 3 negara yakni Amerika Serikat, Brazil, dan Belanda.
Informasi rencana keberangkatan Anggota Komisi I DPR ke Amerika Serikat, Brasil, dan Belanda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sepekan silam tepatnya pada 22 September lalu.
"Untuk info kepada Pak Wamen dan Pak Sekjen, Komisi I akan ke USA ke Brazil dan ke Netherland. Pak Utut akan ke Holand Sprecher. Biar ketemu Houden Dat di situ," ujar Utut di Ruang Rapat Komisi I kala itu.
Sepekan berlalu, Pimpinan DPR yakni Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ternyata mengaku belum mengetahui rencana kunker Komisi 1 tersebut. Sufmi mengaku baru mengetahui informasi kunker luar negeri yang akan dilakukan oleh Baleg ke Ekuador dan Brasil.
"Saya belum tahu kalau Komisi I ya, nanti saya cek dulu baru bisa jawab," jelas Sufmi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (2/10).
Terkait ijin pimpinan DPR, Sufmi menjelaskan bahwa dengan keadaan pandemi covid-19 yang mulai terkendali saat ini perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri dapat dilakukan selama kunker tersebut bersifat prioritas.
Tentu dengan catatan bahwa negara yang dituju dapat menerima kunjungan dari Indonesia.
Baca juga : Mahasiswa Desak MPR Fokus Menata Hukum Berdasarkan Pancasila
"Kita kemarin sudah membuka bahwa dengan keadaan pandemi yang sekarang ini kita memperbolehkan untuk keperluan yang sangat prioritas dan tentunya dengan catatan negara yang dituju menerima kunjungan," jelasnya.
Mewakili resistensi yang muncul di publik, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR bisa membatalkan rencana kunker luar negeri. Pasalnya kegiatan itu dianggap belum terlalu penting di saat Indonesia masih menghadapi pandemi covid-19.
“Rencana kunjungan kerja Baleg ke luar negeri pada akhir Oktober mendatang harus dibatalkan. Baleg khususnya DPR umumnya selalu saja menciptakan masalah yang tidak penting,” ujar Lucius.
Menurut Lucius, jika tujuan kunker hanya untuk penguatan kelembagaan, Baleg tidak perlu sampai melakukan diplomasi parlemen. Sama halnya dengan agenda penyusunan RUU PKS yang menjadi dalih dilakukan kunker ke Ekuador dan Brasil.
Lucius mengingatkan, masa sidang untuk penuntasan pembahasan RUU Prioritas 2021 itu hanya tinggal 1 masa sidang. Sedangkan diketahui sampai sekarang baru 1 RUU Prioritas dari 33 daftar RUU Prioritas 2021.
"Hasil buruk itu diprediksi makin sulit diperbaiki DPR mengingat waktu yang kian sempit serta beban yang terus bertambah dengan adanya 4 RUU Prioritas baru yang masuk daftar RUU prioritas 2021," tegasnya. (OL-7)
KETEGANGAN antara Iran dan Amerika Serikat memanas setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, memperingatkan bahwa kapal perang AS bisa dikirim ke dasar laut selama perundingan nuklir
Amerika Serikat merilis pernyataan resmi menjelang dimulainya bulan suci Ramadan, yang menekankan nilai keimanan, refleksi diri, serta pentingnya kebebasan beragama bagi masyarakat.
Telusuri perjalanan Jesse Jackson, tokoh hak sipil Amerika Serikat yang menjembatani warisan Martin Luther King Jr menuju era kepemimpinan modern.
IRAN menyatakan bahwa sikap Amerika Serikat (AS) terkait nuklirnya menunjukkan perubahan ke arah yang lebih realistis, sehari menjelang putaran kedua perundingan
CITRA satelit mengungkap keberadaan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di Laut Arab, 700 kilometer dari Iran,menjelang putaran baru perundingan nuklir antara Iran dan AS
KOMISI I DPR RI akan mengawal hasil tindak lanjut dri keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Board of Peace di Amerika Serikat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved