Jumat 01 Oktober 2021, 14:44 WIB

Polri: 56 Mantan Pegawai KPK Bisa Perkuat Sektor Pencegahan Korupsi

Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum
Polri: 56 Mantan Pegawai KPK Bisa Perkuat Sektor Pencegahan Korupsi

MI/ANDRI WIDIYANTO
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono

 

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap 56 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima tawaran menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Kehadiran mereka bisa mengembangkan organisasi Polri.

"Bapak Kapolri berharap kepada teman-teman semua untuk bisa menerima tawaran ini. Karena dari kepolisian ini ada beberapa ruang yang perlu diisi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, hari ini.

Argo mengatakan ke-56 mantan Lembaga Antirasuah itu bisa berperan membantu Polri dalam pencegahan korupsi. Argo membeberkan sejumlah posisi yang bisa ditempati puluhan orang itu.

"Seperti kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa, kemudian juga berkaitan dengan pandemi covid-19. Ini kan perlu kita ada pendampingan berkaitan dengan penggunaan anggaran covid-19 dan hal-hal lain yang sesuai kebutuhan organisasi Polri," beber Argo.

Baca juga: KPK: 57 Pegawai Sudah Tak Terkait KPK

Argo menyebut Polri tidak meragukan kemampuan ke-56 orang itu dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, beberapa di antara 56 orang itu juga bukan orang baru di Korps Bhayangkara.

"Teman-teman mantan pegawai KPK ini kan ada mantan polisi dan juga direkrut melalui Indonesia memanggil," ungkap jenderal bintang dua itu.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan keinginannya menarik 56 mantan pegawai KPK melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 24 September 2021. Kepala Negara menyetujui permintaan TB 1 itu.

Tujuan Listyo menarik mantan 56 pegawai KPK untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi ( Dittipidikor). Rekam jejak dan pengalaman dalam menangani tipikor diyakini sangat bermanfaat untuk memperkuat serta mengembangkan organisasi Polri. (Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

NasDem Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Lintas K/L untuk Revisi Omnibus Law

👤Anggitondi Martaon 🕔Senin 29 November 2021, 13:32 WIB
Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian dalam rangka melakukan perubahan UU Cipta...
Dok. Medcom

Ormas Mesti Mengikuti Ketentuan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 29 November 2021, 11:25 WIB
Konstitusi mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, namun hal tersebut dijalankan dengan mengedepankan ketertiban umum berdasarkan...
Antara

Gerindra Terbuka Bekerja sama dengan PDIP Pada Pilpres 2024

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Senin 29 November 2021, 11:10 WIB
Gerindra tertarik koalisi dengan PDI Perjuangan guna mewujudkan cita-cita menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pilpres...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya