Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto telah melantik 2.000 taruna menjadi perwira TNI/Polri lewat Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7). Sebanyak 447 perwira di antaranya merupakan lulusan Akademi Kepolisian.
Peneliti kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengingatkan, para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Masyarakat, sambungnya, makin melek dengan teknologi digital dan demokrasi.
"Masyarakat makin paham hukum, bahkan bisa jadi lebih pintar daripada alumni akademi yang lebih dididik sebagai calon perwira dengan ilmu kepolisian yang spesifik," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (23/7)
Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi para perwira muda ke depan itu menurut Bambang adalah perubahan sosio-kultural masyarakat. Dengan demikian, ia meminta mereka untuk bersiap menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda.
"Tidak mewarisi pola kultur lama dan harus open minded agar siap menghadapi perubahan sosio kultural masyarakat ke depan," jelas Bambang. (P-4)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved