Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menerima laporan mengenai indikasi dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Lembaga antirasuah akan menindaklanjuti dengan menelaah laporan dan data yang telah disampaikan. "Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditiindaklanjuti, dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/9).
Ali menyatakan bahwa tim KPK yang menangani pengaduan akan lebih dulu memverifikasi data yang diberikan. Setelah itu, aduan tersebut ditelaah mengenai indikasi korupsi. Apabila terdapat indikasi korupsi, KPK akan menentukan proses pengusutan kasus.
Baca juga: Penyidik Jampidsus Respons Dugaan Korupsi di Krakatau Steel
"Kami harus memastikan apakah benar ada tindak pidana korupsi. Itu menjadi kewenangan KPK," imbuhnya.
Laporan yang disampaikan tidak lepas dari kerja sama KPK dan Kementerian BUMN terkait whistleblowing system. Dengan sistem tersebut, pelaporan indikasi korupsi bisa disampaikan dengan cepat.
"KPK juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD melalui penerapan aplikasi whistleblowing system terintegrasi," papar Ali.
Baca juga: Disentil Erick Thohir, Proyek Blast Furnace Ternyata Mangkrak 9 Tahun
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan permasalahan finansial di Krakatau Steel. Erick mencium adanya indikasi korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.
Menurut dia, pengelolaan keuangan di Krakatau Steel bermasalah. Produsen baja itu memiliki utang hingga US$2 miliar atau Rp28,5 triliun, serta proyek yang mangkrak. "Salah satu (utang) ada investasi US$850 juta, yang proyek itu mangkrak hari ini. Pasti ada indikasi korupsi," ungkap Erick.(Dhk)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Dari total kewajiban sebesar USD 200 juta, termasuk utang bunga dan denda, perseroan membayarkan USD 35 juta
Krakatau Steel (KS) saat ini dinilai jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan diyakini, BUMN tersebut akan lebih cerah dan kembali menjadi tulang punggung industri baja nasional.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi industri baja nasional. Asep menegaskan bahwa baja, sebagai mother of industries.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhasil mencetak pendapatan sebesar US$954,59 juta atau sekitar Rp15,42 triliun pada 2024, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved