Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menerima laporan mengenai indikasi dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Lembaga antirasuah akan menindaklanjuti dengan menelaah laporan dan data yang telah disampaikan. "Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditiindaklanjuti, dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/9).
Ali menyatakan bahwa tim KPK yang menangani pengaduan akan lebih dulu memverifikasi data yang diberikan. Setelah itu, aduan tersebut ditelaah mengenai indikasi korupsi. Apabila terdapat indikasi korupsi, KPK akan menentukan proses pengusutan kasus.
Baca juga: Penyidik Jampidsus Respons Dugaan Korupsi di Krakatau Steel
"Kami harus memastikan apakah benar ada tindak pidana korupsi. Itu menjadi kewenangan KPK," imbuhnya.
Laporan yang disampaikan tidak lepas dari kerja sama KPK dan Kementerian BUMN terkait whistleblowing system. Dengan sistem tersebut, pelaporan indikasi korupsi bisa disampaikan dengan cepat.
"KPK juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD melalui penerapan aplikasi whistleblowing system terintegrasi," papar Ali.
Baca juga: Disentil Erick Thohir, Proyek Blast Furnace Ternyata Mangkrak 9 Tahun
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan permasalahan finansial di Krakatau Steel. Erick mencium adanya indikasi korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.
Menurut dia, pengelolaan keuangan di Krakatau Steel bermasalah. Produsen baja itu memiliki utang hingga US$2 miliar atau Rp28,5 triliun, serta proyek yang mangkrak. "Salah satu (utang) ada investasi US$850 juta, yang proyek itu mangkrak hari ini. Pasti ada indikasi korupsi," ungkap Erick.(Dhk)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Sebagai bagian visi Indonesia Incorporated, Krakatau Steel mendapatkan dukungan modal kerja US$295 juta dari Danantara dengan mekanisme sangat ketat.
Dukungan konkret negara melalui proteksi perdagangan, penguatan tata niaga, serta keberpihakan pada produksi dalam negeri akan menjadi fondasi Krakatau Steel untuk bangkit lebih kuat.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved