Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menerima laporan mengenai indikasi dugaan korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir.
Lembaga antirasuah akan menindaklanjuti dengan menelaah laporan dan data yang telah disampaikan. "Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditiindaklanjuti, dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/9).
Ali menyatakan bahwa tim KPK yang menangani pengaduan akan lebih dulu memverifikasi data yang diberikan. Setelah itu, aduan tersebut ditelaah mengenai indikasi korupsi. Apabila terdapat indikasi korupsi, KPK akan menentukan proses pengusutan kasus.
Baca juga: Penyidik Jampidsus Respons Dugaan Korupsi di Krakatau Steel
"Kami harus memastikan apakah benar ada tindak pidana korupsi. Itu menjadi kewenangan KPK," imbuhnya.
Laporan yang disampaikan tidak lepas dari kerja sama KPK dan Kementerian BUMN terkait whistleblowing system. Dengan sistem tersebut, pelaporan indikasi korupsi bisa disampaikan dengan cepat.
"KPK juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD melalui penerapan aplikasi whistleblowing system terintegrasi," papar Ali.
Baca juga: Disentil Erick Thohir, Proyek Blast Furnace Ternyata Mangkrak 9 Tahun
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan permasalahan finansial di Krakatau Steel. Erick mencium adanya indikasi korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.
Menurut dia, pengelolaan keuangan di Krakatau Steel bermasalah. Produsen baja itu memiliki utang hingga US$2 miliar atau Rp28,5 triliun, serta proyek yang mangkrak. "Salah satu (utang) ada investasi US$850 juta, yang proyek itu mangkrak hari ini. Pasti ada indikasi korupsi," ungkap Erick.(Dhk)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Dukungan konkret negara melalui proteksi perdagangan, penguatan tata niaga, serta keberpihakan pada produksi dalam negeri akan menjadi fondasi Krakatau Steel untuk bangkit lebih kuat.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Dari total kewajiban sebesar USD 200 juta, termasuk utang bunga dan denda, perseroan membayarkan USD 35 juta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved