Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk buka suara soal proyek Blast Furnace yang ternyata sudah mangkrak lama selama 9 tahun. Hal ini merespon atas statement Menteri BUMN Erick Thohir, yang membongkrak permasalahan perusahaan tersebut.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir 2018," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dalam pernyataan resmi kepada Media Indonesia, Selasa (28/9).
Dia mengaku, Krakatau Steel sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif, yakni menggandeng mitra strategis.
“Saat ini kami sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel," jelasnya.
Baca juga: Erick Thohir Cium Indikasi Korupsi di Krakatau Steel
Satu mitra lagi, tambah Silmy, sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace. Dengan upaya ini, diharapkan Krakatau Steel, proyek tersebut dapat berjalan lagi di tahun depan.
"Kita targetkan kuartal III 2022 akan dioperasikan,” tuturnya.
Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri seperti pasir besi. Penggunaan produk ini diklaim dapat menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri berupa iron ore.
Menteri BUMN Erick Thohir secara blak-blakan membeberkan permasalahan finansial perusahaan pelat merah, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, (KRAS). Dia bahkan menduga ada indikasi korupsi di perusahaan tersebut. Produsen baja itu memiliki utang hingga US$2 miliar atau Rp28,5 triliun dan mempunyai proyek mangkrak.
"Krakatau Steel itu punya utang US$2 miliar. Salah satunya ada investasi US$850 juta, yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal ini kan tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," ujarnya dalam diskusi virtual, hari ini. (OL-4)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Dari total kewajiban sebesar USD 200 juta, termasuk utang bunga dan denda, perseroan membayarkan USD 35 juta
Krakatau Steel (KS) saat ini dinilai jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan diyakini, BUMN tersebut akan lebih cerah dan kembali menjadi tulang punggung industri baja nasional.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi industri baja nasional. Asep menegaskan bahwa baja, sebagai mother of industries.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhasil mencetak pendapatan sebesar US$954,59 juta atau sekitar Rp15,42 triliun pada 2024, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved