Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk buka suara soal proyek Blast Furnace yang ternyata sudah mangkrak lama selama 9 tahun. Hal ini merespon atas statement Menteri BUMN Erick Thohir, yang membongkrak permasalahan perusahaan tersebut.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir 2018," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dalam pernyataan resmi kepada Media Indonesia, Selasa (28/9).
Dia mengaku, Krakatau Steel sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif, yakni menggandeng mitra strategis.
“Saat ini kami sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel," jelasnya.
Baca juga: Erick Thohir Cium Indikasi Korupsi di Krakatau Steel
Satu mitra lagi, tambah Silmy, sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace. Dengan upaya ini, diharapkan Krakatau Steel, proyek tersebut dapat berjalan lagi di tahun depan.
"Kita targetkan kuartal III 2022 akan dioperasikan,” tuturnya.
Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri seperti pasir besi. Penggunaan produk ini diklaim dapat menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri berupa iron ore.
Menteri BUMN Erick Thohir secara blak-blakan membeberkan permasalahan finansial perusahaan pelat merah, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, (KRAS). Dia bahkan menduga ada indikasi korupsi di perusahaan tersebut. Produsen baja itu memiliki utang hingga US$2 miliar atau Rp28,5 triliun dan mempunyai proyek mangkrak.
"Krakatau Steel itu punya utang US$2 miliar. Salah satunya ada investasi US$850 juta, yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal ini kan tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," ujarnya dalam diskusi virtual, hari ini. (OL-4)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Dukungan konkret negara melalui proteksi perdagangan, penguatan tata niaga, serta keberpihakan pada produksi dalam negeri akan menjadi fondasi Krakatau Steel untuk bangkit lebih kuat.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
Dari total kewajiban sebesar USD 200 juta, termasuk utang bunga dan denda, perseroan membayarkan USD 35 juta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved