PT Krakatau Steel (Persero) Tbk buka suara soal proyek Blast Furnace yang ternyata sudah mangkrak lama selama 9 tahun. Hal ini merespon atas statement Menteri BUMN Erick Thohir, yang membongkrak permasalahan perusahaan tersebut.
“Proyek Blast Furnace diinisiasi pada 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir 2018," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dalam pernyataan resmi kepada Media Indonesia, Selasa (28/9).
Dia mengaku, Krakatau Steel sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif, yakni menggandeng mitra strategis.
“Saat ini kami sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel," jelasnya.
Baca juga: Erick Thohir Cium Indikasi Korupsi di Krakatau Steel
Satu mitra lagi, tambah Silmy, sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace. Dengan upaya ini, diharapkan Krakatau Steel, proyek tersebut dapat berjalan lagi di tahun depan.
"Kita targetkan kuartal III 2022 akan dioperasikan,” tuturnya.
Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri seperti pasir besi. Penggunaan produk ini diklaim dapat menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri berupa iron ore.
Menteri BUMN Erick Thohir secara blak-blakan membeberkan permasalahan finansial perusahaan pelat merah, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, (KRAS). Dia bahkan menduga ada indikasi korupsi di perusahaan tersebut. Produsen baja itu memiliki utang hingga US$2 miliar atau Rp28,5 triliun dan mempunyai proyek mangkrak.
"Krakatau Steel itu punya utang US$2 miliar. Salah satunya ada investasi US$850 juta, yang proyek itu mangkrak hari ini. Hal ini kan tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," ujarnya dalam diskusi virtual, hari ini. (OL-4)
