Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim mengaku bangga dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan program keterbukaan informasi bagi publik terhadap pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pemkab Gianyar.
Bahkan ia mengapresiasi keberanian Pemkab Gianyar untuk menolak menggunakan BPJS Kesehatan bagi rakyatnya. Menurutnya program-program Pemkab Gianyar bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“(Gianyar) Termasuk satu kabupaten yang menolak untuk ikut BPJS. Artinya kenapa, karena menurut mereka kalau ikut BPJS ini pemerintahnya rugi, bahkan sekitar Rp150 miliar per tahun, bahkan (Pemkab Gianyar) bisa memformulasikan sendiri," jelas tuturnya saat menghadiri BKSAP SDGs Day bersama Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra beserta jajaran, di Gianyar, Bali, Senin (27/9)
"Ini saya pikir juga menjadi masukan untuk kita membantu pada pemerintah, artinya dengan sendirinya mereka juga membantu pemerintah,” kata Muslim.
Lebih lanjut dalam BKSAP SDGs Day bertema ‘Peran Strategis Diplomasi Parlemen Dalam Mendorong Percepatan SDGs dan Pemulihan Ekonomi berbasis Keunggulan Daerah’ itu, Muslim mengatakan dari sisi misi diplomasi tugas BKSAP saat ini adalah membantu membangkitkan wisata dan ekonomi yang berada di Pulau Dewata. Mengingat Bali merupakan pintu masuknya pariwisata dunia khususnya wisatawan mancanegara.
“Saya yakin (di Bali) sudah mulai kelihatan geliat ekonominya. Tentu pemerintah harus berhati-hati juga, mudah-mudahan dengan prokes yang diterapkan Pemerintah Bali ini juga, semakin hari semakin terbuka buat wisatawan mancanegara," jelasnya.
"Kalau wisatawan lokal saya pikir hari ini sudah berjalan, kalau wisatawan mancanegara kan belum. Dan saya yakin saya optimis, mudah-mudahan ke depannya terus bisa kita dorong untuk segera dibuka akses dalam konteks pariwisata yang ada di Gianyar khususnya, dan umumnya Bali,” katanya.
Muslim menilai Gianyar dapat dijadikan contoh dari berbagai aspek, dimulai dari keterbukaan informasi publik, kemudahan mengakses data publik, hingga sinergi bupati dan seluruh perangkat daerahnya.
“Dan juga yang paling menarik lagi ternyata seluruh sistem yang dibangun di Gianyar ini dikelola oleh anak-anak milenial yang juga tanpa biaya, mereka hanya membayar Rp5 juta satu bulan, tetapi menghasilkan satu sistem yang begitu bagus untuk menjadi contoh buat teman-teman di kabupaten lain. (Upaya) ini bisa jadi contoh, jadi banyak sekali yang bisa kita dapat di Gianyar ini,” tandas politikus Partai Demokrat itu.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina menyatakan persetujuannya atas ketidakikutsertaan Gianyar di dalam program BPJS Kesehatan.
Selaku Anggota Komisi IX DPR RI, Arzetti juga mengapresiasi langkah Bupati Gianyar tersebut, mengingat dalam sejumlah rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, pihaknya seringkali menanyakan transparansi anggaran BPJS Kesehatan.
"Jadi kalau Bupati melakukan terobosan untuk keluar dari BPJS, saya mengapresiasi yang sangat tinggi. Pada saat kami raker dengan BPJS, kami akan bawa aspirasi ini dan kami akan teruskan, sehingga kemudian harapan-harapan dari Gianyar akan kami sinergikan dengan Komisi kami masing-masing," katanya.
"Sekali lagi saya mengapresiasi kepada Bupati dan jajaran dan DPRD yang luar biasa selalu bersinergi baik dan menjadi salah satu contoh juga untuk eksekutif dan legislatif menjadi satu kesatuan, dan yang di pusat untuk mengawal dan peduli agar Gianyar ini menjadi lebih baik,” tutup politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved