Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pendalaman keterlibatan Azis Syamsuddin dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berhenti di Kabupaten Lampung Tengah.
Wakil Ketua DPR RI itu juga diduga terlibat dalam penyuapan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di kasus yang menyeret nama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Firli menyebut bahwa lembaga antirasuah yang dipimpinnya tidak pernah berhenti dalam upaya penyidikan maupun penyelidikan.
"Karena KPK memahami apa keinginan masyarakat, apa keinginan kita semua. Karena pada prinsipnya, kami sangat mendengar harapan masyarakat, yaitu KPK harus menuntaskan setiap perkara korupsi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (25/9).
"Jadi tidak perlu khawatir. Karena jikalau kita menemukan keterangan, bukti, tentu kita akan tindaklanjuti," sambung Firli,
Saat ini, KPK baru menetapkan Azis sebagai tersangka penyuapan Robin terkait pengurusan perkara di Lampung Tengah. Azis diduga telah menyuap Robin dan pengacara Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar dari komitmen awal Rp4 miliar. Robin dan Maskur sendiri sudah lebih awal diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dalam surat dakwaan Robin dan Maskur yang telah dibacakan oleh jaksa KPK pada Senin (13/9) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Azis disebut mengenalkan Robin ke Syahrial pada Oktober 2020.
Saat itu, Syahrial meminta bantuan Robin agar penyelidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai tidak naik ke tahap penyidikan.
Seperti halnya Syahrial, Azis juga mengenalkan Robin ke Rita pada bulan yang sama. Robin menjanjikan Rita yang saat itu sedang ditahan di Lapas Kelas IIA Tangerang untuk mengurus pengembalian aset-aset sitaan KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan peninjauan kembali (KPK) yang diajukan Rita.
Rumah Azis di Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan disebut sebagai salah satu lokasi aliran uang dari Rita ke Robin.
"Terkait dengan pemberian suap dari (Rita)Widyasari dan AZ (Azis) kepada SRP (Robin), tentu ini masih dalam tahap kita akan dalami terkait dengan dugaan-dugaan tadi," jelas Firli.
Kasus di Lampung Tengah sendiri terjadi sekira Agustus 2020. Menurut Firli, Azis menghubungi Robin dan meminta tolong mengurus kasus tersebut yang juga melibatkan kader Partai Golkar Aliza Gunado. Kasus di Lampung Tengah saat ini sedang disidik oleh KPK.
"Yang pasti ini kita belum berehenti dan belum selesai. Masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan, apakah nanti ada keterkaitan dengan tersangka atau pihak lain," tandas Firli. (Tri/OL-09)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved