Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pendalaman keterlibatan Azis Syamsuddin dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berhenti di Kabupaten Lampung Tengah.
Wakil Ketua DPR RI itu juga diduga terlibat dalam penyuapan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di kasus yang menyeret nama Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Firli menyebut bahwa lembaga antirasuah yang dipimpinnya tidak pernah berhenti dalam upaya penyidikan maupun penyelidikan.
"Karena KPK memahami apa keinginan masyarakat, apa keinginan kita semua. Karena pada prinsipnya, kami sangat mendengar harapan masyarakat, yaitu KPK harus menuntaskan setiap perkara korupsi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (25/9).
"Jadi tidak perlu khawatir. Karena jikalau kita menemukan keterangan, bukti, tentu kita akan tindaklanjuti," sambung Firli,
Saat ini, KPK baru menetapkan Azis sebagai tersangka penyuapan Robin terkait pengurusan perkara di Lampung Tengah. Azis diduga telah menyuap Robin dan pengacara Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar dari komitmen awal Rp4 miliar. Robin dan Maskur sendiri sudah lebih awal diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dalam surat dakwaan Robin dan Maskur yang telah dibacakan oleh jaksa KPK pada Senin (13/9) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Azis disebut mengenalkan Robin ke Syahrial pada Oktober 2020.
Saat itu, Syahrial meminta bantuan Robin agar penyelidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai tidak naik ke tahap penyidikan.
Seperti halnya Syahrial, Azis juga mengenalkan Robin ke Rita pada bulan yang sama. Robin menjanjikan Rita yang saat itu sedang ditahan di Lapas Kelas IIA Tangerang untuk mengurus pengembalian aset-aset sitaan KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan peninjauan kembali (KPK) yang diajukan Rita.
Rumah Azis di Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan disebut sebagai salah satu lokasi aliran uang dari Rita ke Robin.
"Terkait dengan pemberian suap dari (Rita)Widyasari dan AZ (Azis) kepada SRP (Robin), tentu ini masih dalam tahap kita akan dalami terkait dengan dugaan-dugaan tadi," jelas Firli.
Kasus di Lampung Tengah sendiri terjadi sekira Agustus 2020. Menurut Firli, Azis menghubungi Robin dan meminta tolong mengurus kasus tersebut yang juga melibatkan kader Partai Golkar Aliza Gunado. Kasus di Lampung Tengah saat ini sedang disidik oleh KPK.
"Yang pasti ini kita belum berehenti dan belum selesai. Masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan, apakah nanti ada keterkaitan dengan tersangka atau pihak lain," tandas Firli. (Tri/OL-09)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved