Jumat 24 September 2021, 17:15 WIB

KPK Setor Denda Eks Menteri Koruptor Bansos Rp500 Juta ke Negara

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
KPK Setor Denda Eks Menteri Koruptor Bansos Rp500 Juta ke Negara

MI/Susanto
Plt juru bicara KPK Ali FIkri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor Rp500 juta sebagai uang denda yang berasal dari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan melakukan penyetoran uang denda sejumlah Rp500 juta ke Kas Negara dari terpidana Juliari P. Batubara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Juliari Batubara telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada hari Rabu (22/9) untuk jalani hukuman 12 tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tersebut denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Terkait dengan hukuman uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, jaksa eksekutor juga segera lakukan penagihan pembayaran uang pengganti dimaksud," kata Ali.

Juliari juga wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar paling lama 1 bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti. Bila harta bendanya tidak cukup, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Politikus PDIP itu juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai jalani pidana pokok.

Dalam perkara tersebut, Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019—2024 dinyatakan terbukti terima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain sehingga totalnya mencapai Rp32,482 miliar.

Tujuan pemberian suap itu karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar, serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.

Uang suap itu diterima melalui perantaraan Matheus Joko Santoso yang saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April—Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako COVID-19 periode Oktober—Desember 2020.

Matheus Joko dan Adi Wahyono kemudian juga menggunakan fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku Mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos, seperti pembelian ponsel, biaya tes swab, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban, dan penyewaan pesawat pribadi.

Terkait dengan perkara ini, Matheus Joko Santoso telah dijatuhi vonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp450 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban bayar uang pengganti sebesar Rp1,56 miliar subsider 1,5 tahun penjara.

Sementara itu, Adi Wahyono divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Ilustrasi

Pemerintah Daerah Ujung Tombak Penyelesaian Masalah HAM

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 18 Oktober 2021, 16:40 WIB
“Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan warga menjadi faktor utama. Itu harus dimanfaatkan dengan dialog yang...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Penyidik KPK Patok Rp10 Miliar untuk Pengembalian Aset Kasus Korupsi

👤Mediaindonesia 🕔Senin 18 Oktober 2021, 16:24 WIB
Robin Pattuju mematok "lawyer fee" Rp10 miliar untuk mengurus permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengembalian aset milik...
MI/ Moh Irfan

Koruptor Rita Widyasari Pernah Didatangi Azis Sambil Membawa Penyidik KPK

👤Mediaindonesia 🕔Senin 18 Oktober 2021, 15:47 WIB
Rita bersaksi untuk dua orang terdakwa, yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya