Kapal Perang Tiongkok Berada di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan

KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus ‘mengganggu’ wilayah kedaulatan Indonesia.

Hal ini menyusul adanya kapal milik Tiongkok, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, yang berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan kehadiran kapal-kapal Tiongkok tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.

“Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka,” kata Puan dalam keterangan, Kamis (16/9).

Lebih lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan, bukan kali ini saja kapal Tiongkok memasuki perairan Natuna.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah segera menyatakan sikap kepada China untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.

“Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Natuna sebagai sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu. Langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada Tiongkok,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diminta menanyakan kepada Pemerintah Tiongkok, apa maksud mereka mengirim kapal perang ke perairan Indonesia. Sebab, Tiongkok juga diketahui mengirimkan kapal survei yang dibayangi oleh kapal coast guard mereka.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru-baru ini melaporkan, ada ribuan kapal asing berada di Laut Natuna Utara. Bukan hanya kapal coast guard dan kapal perang Tiongkok, tapi juga kapal-kapal Vietnam yang berusaha mengambil ikan dari perairan Indonesia.

Hanya saja, baik Bakamla maupun TNI tak bisa banyak mengambil langkah. Hal ini karena kurangnya armada pertahanan serta keterbatasan bahan bakar kapal.

Menurut Puan, harus ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan pertahanan negara di wilayah perairan Natuna yang terus bermasalah, buntut konflik Laut China Selatan.

Selain persoalan kedaulatan, Puan menambahkan perairan Natuna juga mengandung sumber daya alam dan potensi pariwisata yang harus dipertahankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terlebih yang bermukim di sekitar wilayah tersebut.

“Maka pemerintah harus maksimal untuk menjaga kekayaan alam Indonesia tersebut,” sebut mantan Menko PMK itu.

Terakhir, Puan juga mengingatkan jajaran penjaga laut Indonesia, termasuk TNI AL, untuk memastikan keamanan bagi masyarakat Indonesia saat melaut di perairan Natuna.

“Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI,” tegas politikus PDI-Perjuangan tersebut. (RO/OL-09)