Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti sejumlah perbaikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai keberhasilan penurunan kasus Corona di Indonesia berkat kontribusi semua pihak, termasuk upaya nyata penanganan Covid-19 oleh pemerintah.
Adapun hal yang disoroti WHO adalah angka positivity rate Corona di Indonesia yang kini berada di angka 6,6%. Padahal Juni hingga Agustus angkanya masih tinggi. Angka positivity rate Corona di Indonesia saat ini nyaris menyentuh batas aman 5%.
“Keberhasilan penurunan kasus Corona di Indonesia buah dari gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari masyarakat yang mau bekerja sama terhadap setiap kebijakan pemerintah mengenai penanganan Covid-19,” kata Puan, Jumat (10/9/2021).
Angka positivity rate 6,6% menunjukkan penularan Corona di Indonesia sudah jauh lebih baik daripada puncaknya di pertengahan Juni sampai Agustus di mana angka positivity rate menyentuh hingga 30%. Puan mengatakan, penurunan kasus Covid-19 tidak terlepas dari penanganan yang baik oleh pemerintah.
“Tentunya keberhasilan ini juga atas kerja keras jajaran pemerintah dan patut kita beri apresiasi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menilai, penanganan Corona yang optimal di setiap daerah ikut berpartisipasi mendukung penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga dianggap mempercepat pengendalian pandemi Corona.
“Pemerintah mengambil peranan yang besar dalam upaya menekan laju kasus Corona. Selain itu, koordinasi yang terjalin apik antara daerah dengan pusat menjadi kunci sehingga kebijakan di tingkat nasional dijalankan secara optimal di daerah,” sebut Puan.
Menurut mantan Menko PMK itu, penanganan Covid-19 yang baik di Indonesia juga berkat andil instansi dan lembaga terkait seperti TNI/Polri, Kejaksaan, perguruan tinggi dan akademisi, LSM, hingga DPR atau DPRD dalam hal pengawasan kebijakan dan anggaran. Puan mengatakan, keberhasilan didapat atas kerja besar bersama.
“Kebijakan PPKM yang menuntut kolaborasi seluruh pihak punya andil besar dalam penurunan kasus Covid-19. Apalagi berdasarkan data WHO, seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai minimal target testing 1 per 1.000 populasi sepekan, ini pencapaian yang baik,” jelasnya.
“Tapi kita masih punya PR untuk memperbaiki kasus kematian Covid-19 yang masih tinggi di 5 daerah di tanah air,” sambung Puan.
Penurunan kasus Corona di Indonesia sempat membuat Malaysia heran, karena lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Puan sendiri juga ikut menyampaikan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 Indonesia saat menghadiri konferensi Ketua Parlemen Dunia di Wina, Austria.
“Dalam berbagai forum di Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP), saya menjelaskan keberhasilan Indonesia menekan lonjakan kasus Corona didukung oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Cucu Proklamator Bung Karno itu.
Kepada para Ketua Parlemen Dunia, Puan menjelaskan masyarakat Indonesia tertib menjalankan pembatasan pergerakan. Sementara pemerintah melakukan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi massal secara efektif.
“Vaksinasi bukan cara satu-satunya dalam penanganan pandemi Covid-19. Semua harus dilakukan secara bersamaan, termasuk tracing, treatment dan pembatasan mobilitas saat terjadi lonjakan kasus,” tutup Puan. (RO/OL-10)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved