Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI segera melakukan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Revisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan (PAS) diusulkan untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2021.
"Ada lima yang akan diusulkan dimasukkan pemerintah, salah satunya revisi UU PAS," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Kamis (9/9).
Kebakaran hebat yang melanda Lapas Tangerang mengakibatkan 44 warga binaan tewas. Insiden itu menunjukkan bahwa revisi UU PAS merupakan hal yang mendesak. Revisi tersebut dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang tak kunjung usai di lingkungan lapas.
Baca juga: LPSK: Negara harus Jamin Hak Keluarga dan Korban kebakaran Lapas
"Memang sudah ada beberapa skema, bahkan melibatkan beberapa arsitek lah ya. Bagaimana skema lapas kita menjadi lebih produktif," imbuh Willy.
Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini kebutuhan operasional lapas menjadi beban negara yang luar biasa. Evaluasi juga akan dilakukan untuk meningkatkan kelayakan lapas yang sesuai dengan hak asasi manusia. Willy menyebut revisi UU Lapas merupakan insiatif pemerintah.
"Iya, inisiatif pemerintah. Kelayakan ini hal yang perlu kita koreksi. Kita tentu ingin melakukan reformasi, sekaligus transformasi. Kalau belajar dari beberapa catatan sejarah di beberapa negara, yang paling penting dari lapas itu proses rehabilitasi," pungkasnya.(OL-11)
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
RUU Perkoperasian sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi RUU inisiatif DPR.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved